JABAR – Dalam pertemuan resmi bersama Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, pada minggu, 15/02, Kepala Bappeda Jawa Barat Dr. Iendra Sofyan, ST., M.Si, menyoroti pentingnya sinkronisasi data, terutama dalam pendataan jalan dan infrastruktur yang selama ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
Urgensi Sinkronisasi Data untuk Pembangunan Infrastruktur
Menurut Kepala Bappeda Jawa Barat, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah ketidaksesuaian data yang sering kali menyebabkan miskomunikasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Hal ini berdampak pada keterlambatan dalam perencanaan dan implementasi pembangunan.
“Masalah data ini sangat urgen dan selalu menjadi kendala kita, sehingga kita sering kali disalahkan ketika ada proyek yang terhambat. Kita harus segera merumuskan strategi yang lebih baik dalam menata dan mengelola data ini agar lebih terintegrasi, terutama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Cara Aktivasi & Pakai DANA Cicil 2025, Belanja Jadi Makin Gampang!DANA PayLater Bisa Dicairkan? Ini Trik Terbaru 2025 yang Harus Kamu Tahu!
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat agar data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan tidak tumpang tindih. Hal ini diharapkan dapat mengurangi perbedaan angka yang sering muncul dalam laporan infrastruktur.
Permasalahan Status Jalan dan Dampaknya
Salah satu isu utama yang diangkat dalam pertemuan ini adalah status jalan, terutama di wilayah desa yang sering kali tidak memiliki kejelasan administratif. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya.
“Kita sering kali kesulitan mendapatkan data jalan, terutama di tingkat desa. Banyak jalan yang tidak memiliki status jelas, sehingga sulit menentukan apakah jalan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, kota, atau provinsi. Ini perlu kita telaah lebih lanjut agar tidak terjadi kelalaian dalam perawatan infrastruktur yang berdampak pada masyarakat,” jelas Iendra Sofyan.
Ia menambahkan bahwa sering kali masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak, namun pemerintah setempat tidak dapat segera memperbaikinya karena tidak tercatat dalam data resmi. Oleh karena itu, integrasi data yang akurat menjadi prioritas utama untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif.
Forum Bappeda Kabupaten/Kota Sepakat dengan Kebijakan Provinsi