Dalam kesempatan yang sama, Ketua Forum Kepala Bappeda Kabupaten/Kota Jawa Barat menyampaikan apresiasinya terhadap kebijakan yang telah diambil oleh kepala Gubernur Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja sama dalam percepatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perubahan agar proses pembangunan lebih efisien.
“Kami sangat mendukung usulan dari Pak Gubernur dan Pak Kepala Bappeda. Untuk memastikan perubahan RKPD dapat berjalan lancar sesuai target bulan April, kami berharap ada surat edaran resmi dari Gubernur sebagai pedoman bagi seluruh kepala Bappeda kabupaten/kota di Jawa Barat,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyoroti masalah infrastruktur yang kompleks di beberapa kota besar, seperti Depok, yang sistem pengelolaannya terbagi antara beberapa tingkat pemerintahan. Salah satu contoh nyata adalah Jalan Margonda Raya, yang menjadi jalur utama di kota tersebut.
Baca Juga:Cara Aktivasi & Pakai DANA Cicil 2025, Belanja Jadi Makin Gampang!DANA PayLater Bisa Dicairkan? Ini Trik Terbaru 2025 yang Harus Kamu Tahu!
“Jalan Margonda Raya dikelola oleh tiga tingkatan pemerintahan yang berbeda. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab provinsi sepanjang 50 meter, lalu ada bagian yang dikelola kota di tengahnya, kemudian bagian lain yang masuk dalam wilayah jalan nasional. Ketika kami ingin membangun trotoar, proses perizinannya bisa memakan waktu hingga empat bulan karena harus melalui beberapa instansi. Ini yang perlu kita sederhanakan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa penyederhanaan birokrasi dalam perizinan proyek infrastruktur harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika proses administrasi dapat dipersingkat, maka percepatan pembangunan dapat lebih optimal dan masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya.
Perlunya Digitalisasi Data Infrastruktur
Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa pihak mengusulkan penggunaan sistem digitalisasi data infrastruktur yang terintegrasi. Dengan sistem ini, seluruh data terkait status jalan, kondisi infrastruktur, serta rencana perbaikan dapat diakses oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa secara real-time.
“Jika kita memiliki satu sistem terpusat yang bisa diakses oleh semua level pemerintahan, maka tidak akan ada lagi perbedaan data yang membingungkan. Kita bisa langsung melihat jalan mana yang perlu diperbaiki dan siapa yang bertanggung jawab,” kata seorang perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum.
Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan transparansi dalam alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat dapat mengawasi penggunaan dana secara lebih terbuka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.