PASUNDAN EKSPRES – Pada Senin, 17 Februari 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan 13 tuntutan kepada pemerintah yang mencakup berbagai isu, mulai dari pendidikan hingga desakan perombakan Kabinet Merah Putih.
13 Tuntutan Mahasiswa
Berikut adalah 13 tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi ‘Indonesia Gelap’:
1. Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis: Mahasiswa menuntut pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan dan penyediaan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis.
2. Cabut Proyek Strategis Nasional Bermasalah: Mereka menilai Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat dan menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat serta mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
Baca Juga:Link Download Game Def Jam Fight for NY PPSSPP + Tips Main Tanpa Lag di 2025!Serunya Nostalgia! Begini Cara Download Game PPSSPP Dragon Ball Z: Tenkaichi Tag Team 2025
3. Tolak Revisi Undang-Undang Minerba: Revisi UU Minerba dianggap sebagai alat pembungkaman bagi rezim terhadap kampus-kampus dan lingkungan akademik yang bersuara kritis.
4. Hapuskan Multifungsi ABRI: Keterlibatan militer dalam sektor sipil dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat: Mahasiswa menuntut perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat adat atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025: Instruksi presiden ini dianggap sebagai ancaman terhadap sektor-sektor yang menjadi kepentingan rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG): Program ini harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan Anggaran Tunjangan Kinerja Dosen: Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Presiden Mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perampasan Aset: Korupsi adalah masalah mendesak yang harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
Baca Juga:Gubernur Dedi Mulyadi dan Kepala Bappeda Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Data untuk Percepatan Pembangunan!Dedi Mulyadi Tekankan Peran Laki-laki dalam Program Keluarga Berencana di Jawa Barat
10. Tolak Revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan: Revisi ini berpotensi menguatkan imunitas aparat dan melemahkan pengawasan terhadap mereka.
11. Efisiensi dan Rombak Kabinet Merah Putih: Borosnya anggaran dan pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan merombak pejabat yang bermasalah.
12. Tolak Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Tertib: Revisi ini dianggap bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.