Wamen Ossy juga menyebut, perlu memajukan pemberdayaan masyarakat secara konkret dan nyata karena Reforma Agraria tidak hanya dipandang sebagai legalisasi aset, namun juga tentang memperkuat kapasitas subyek penerima tanah agar dapat bertahan dan bahkan bisa tumbuh. “Oleh karena itu, sinergi dengan lembaga keuangan, koperasi, UMKM, serta dunia pendidikan dan pelatihan menjadi sangat penting,” ujarnya.
Terakhir, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kembali semangat gotong royong dalam membunyikan Reforma Agraria. “Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu kerja sama yang erat dengan organisasi masyarakat sipil, komunitas adat, lembaga riset, perguruan tinggi dan seluruh elemen bangsa yang mencintai keadilan,” pungkas Wamen Ossy.
Terselenggaranya webinar kali ini merupakan bentuk kerja sama dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria dan Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN. Kepala BPSDM dalam sambutannya menyampaikan, diskusi publik ini diselenggarakan agar publik dapat mempelajari perjalanan Reforma Agraria baik dari sisi legalisasi aset atau penataan aset melalui Redistribusi Tanah maupun dari penataan akses melalui pemberdayaan tanah masyarakat.
Baca Juga:Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Core Institusi Kita adalah PelayananMenteri Nusron Siap Lakukan Kunjungan Kerja ke Sulawesi Utara untuk Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor
“Harapannya agar pelaksanaan Reforma Agraria di masa mendatang dengan berbagai dinamika yang ada menjadi lebih baik,” kata Agustyarsyah.
Hadir menjadi narasumber dalam webinar kali ini, Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati; Guru Besar Hukum Agraria UGM, Maria S.W. Sumardjono; Ketua Persatuan Pensiunan Agraria dan Pertanahan, Yuswanda A. Temenggung; serta Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika. Bertindak selaku moderator, Dosen Hukum UGM, Nurhasan Ismail. (LS/YZ)