NGAMPRAH-Bupati Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna membantah kabar bahwa dirinya akan dipanggil paksa Ditreskrimsus Polda Jabar.
Sebelumnya ramai beredar kabar bahwa, orang nomor satu di Bandung Barat ini mangkir dan tidak memberikan fotocopy dokumen kegiatan hibah dan bansos yang bersumber dari APBD tahun 2019 sebagaimana diminta Ditreskrimsus Polda Jabar guna pendalaman dugaan kasus korupsi dalam kegiatan tersebut.
Maka atas mangkirnya bupati dari panggilan kepolisian serta penyerahan fotocopy dokumen tidak dipenuhi, maka sesuai prosedur, Polda Jabar akan melakukan pemanggilan paksa.
Terkait kabar tersebut, Aa Umbara angkat bicara. Dirinya menyatakan, kabar pemanggilan terhadap dirinya tidak pernah ada. Pasalnya sejak surat yang dilayangkan Dir Reskrimsus Polda Jabar, Kombes Pol Iksantyo Bagus Pramono dengan nomor surat B/14/Subdit III/1/2020/ Dit Reskrimsus tertanggal 6 Januari 2020 diterima dirinya, keesokan harinya pihaknya langsung menyerahkan fotocopy dokumen yang diminta Polda.
“Sudah, itu tanggal 7 (diserahkan), tanggal 14 tanda buktinya. Saya telepon keuangan bahwa itu sudah semuanya, tanda terimanya sudah, di Bu Piping (sapaan akrab Kepala BPKAD KBB, Agustina Piryanti) ada,” ucap Umbara saat ditemui, Kamis (23/1).
Umbara mengakui, penyerahan fotocopy dokumen yang diminta tidak diserahkan dirinya. “Iya (diserahkan) BPKAD,” sebutnya.
Dibeberkan Umbara, pada hari Rabu (22/1), dirinya akan menghadiri undangan peresmian Gedung Assessment Polda Jabar. Namun rencana tersebut dibatalkan karena salah satu tokoh di Kabupaten Bandung Barat meninggal dunia di hari ini.
“Tadinya mau ada undangan, kebetulan ada peresmian Gedung Assessment di Polda. Sudah mau berangkat tapi kebetulan tokoh pemekaran Kabupaten Bandung Barat meninggal, Pak Haji Endang Anwar jadi saya disini,” terangnya.
Dengan beredarnya berita pemanggilan paksa terhadap dirinya, Umbara mempertanyakan, apakah wacana tersebut memang digulirkan Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Saptono Erlangga atau sengaja digulirkan pembuat berita di media. “Tapi apakah memang Kabid Humas berbicara seperti itu, atau memang medianya?” ungkapnya.(eko/sep)