Urus KTP-el, Warga Diminta Tak Datang ke Disdukcapil

0 Komentar

NGAMPRAH-Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Diskdukcapil), Selasa (4/2). Hal itu dilakukan orang nomor satu di KBB, untuk turun tangan mengerahkan percepatan proses rekam cetak KTP elektronik.

Sejumlah pelajar yang sedang melakukan perekaman tampak kegirangan lantaran mendapatkan pelayanan prioritas yang di pantau langsung oleh Bupati Bandung Barat. Kedatangan politisi NasDem ini memberikan perhatian lebih kepada para pelajar, karena mereka telah izin beberapa hari tidak masuk sekolah hanya untuk mengurus KTP el.
“Saya prihatin melihat mereka harus bulak balik mengurus KTP-el dan izin hanya untuk mendapatkan itu. Makanya saya langsung turun tangan meninjau proses rekam dan cetak KTP-el Mereka. Dan ternyata hanya butuh waktu 3 menit saja mereka telah mendapatkan KTPnya,” kata Aa Umbara.

Dengan adanya bantuan 74.000 keping blangko e-KTP dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut dia, petugas Disdukcapil harus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang sudah datang. “Termasuk untuk yang PRR (Print Ready Record) dan suket harus disegerakan, karena masyarakat menunggu. Jangan kecewakan masyarakat, apalagi yang sudah jauh-jauh dan meluangkan waktu datang ke sini,” imbuhnya.

Dirinya juga meminta kepada seluruh masyarakat yang hendak mencetak KTP-el, untuk tidak datang ke kantor Disdukcapil. Sebab, tahun ini Pemkab Bandung Barat mulai menjalankan program baru mengantarkan KTP-el ke rumah warga oleh petugas yang dijalankan di 16 Kecamatan.

“Tahun ini kami meluncurkan program antarkan KTP ke rumah warga. Jadi tidak usah datang ke Disdukcapil, ini akan lebih efisien dari mulai waktu dan biaya perjalanan,” katanya dihadapan masyarakat.

Bupati juga menekankan kepada masyarakat, untuk tidak mengeluarkan biaya dengan memberikan uang kepada petugas. Karena, kata dia, seluruh petugas sudah dibiayai oleh APBD untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelayanan adminduk. “Pemerintah daerah berusaha memaksimalkan pelayanan dan saya minta masyarakat jangan memberikan uang kepada petugas, karena biaya sudah ditanggung oleh pemerintah,” jelasnya.

Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Bandung Barat, Hendra Trismayadi mengatakan, dari hasil rapat dengan Dirjen Dukcapil di Jakarta, Kamis (30/1) lalu, Bandung Barat mendapatkan program kegiatan percepatan penyelesaian kependudukan untuk Print Ready Record (PRR) 18.600 dan Suket 55.400 atau 74.000 blangko. “Semua ini harus segera diselesaikan untuk dicetak, karena dari Kemendagri memerintahkan untuk selesai dalam 20 hari, dan pengerjaannya dimulai hari besok (Senin),” ungkap Hendra saat dihubungi melalui telepon selulernya, Ahad (2/2).

0 Komentar