KOTA BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Bencana di Jawa Barat di Kantor Bappeda Jabar, Jl. Ir. H. Juanda, Kota Bandung, Minggu (1/3/20).
Rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri perangkat daerah terkait ini bertujuan meningkatkan koordinasi pengendalian (gambaran, progres, dan antisipasi) bencana serta menyiapkan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax.
Adapun agenda rapat membahas tujuh hal, yakni: (1) Kondisi bencana saat ini; (2) Kondisi logistik; (3) SOP Krisis; (4) Sistem Informasi dan Media; (5) Penyelesain Jangka Menengah; (6) Penyelesaian Jangka Panjang; dan (7) Infografis.
Setiawan mengatakan, rakor ini diperlukan agar setiap OPD bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar sebagai leading sector bisa melakukan respons cepat tanggap darurat bencana tanpa berbenturan tugas satu sama lain.
“Sistem (pengendalian bencana) harus diperbaiki. Pertama, kita lihat bagaimana pola koordinasi di lapangan bisa lebih disempurnakan,” ucap Setiawan.
“Kedua, tadi kami sudah berbagi tugas, siapa berbuat apa di masing-masing hal yang dibahas dalam agenda rapat, salah satunya kita coba pola sistem informasi notifikasi bagi daerah terdampak. Hasil rakor kali ini akan dilaporkan kepada Bapak Gubernur (Ridwan Kamil) Senin (2/3) besok,” tambahnya.
Dalam rakor tersebut, Setiawan pun memberikan arahan dan masukan kepada perangkat daerah yang hadir, mulai dari dorongan kepada BPBD Jabar dan Dinas Sosial Jabar serta Jabar Quick Response untuk cepat meng-update informasi di sosial media, hingga permintaan menyosialisasikan otonomi daerah berkaitan tugas gubernur tidak sama dengan bupati/wali kota untuk penanganan bencana.
“Yang pasti saat terjadi bencana, BPBD harus paling terdepan, harus proaktif. Selama ini sudah berjalan baik, tapi ada beberapa hal yang diminta lebih proaktif,” kata Setiawan.
“Hal-hal seperti itu harus dibuat dalam SOP yang lebih clear (jelas). Saya pikir Pergub (peraturan gubernur) juga sudah memadai, karena itu SOP internal kita yang disepakati bersama,” tuturnya.
Setiawan juga menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan terus berkoordinasi dengan pusat dalam penanganan bencana. “Karena bicara banjir ini ‘kan bicara hulu dan hilir, mulai dari konservasi hingga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.