SUBANG-Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pemkab Subang menuai kritik dari Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Asep R Dimyati (ARD). Menurutnya, penerapan PSBB masih jauh dari ideal, tidak maksimal dan tanpa standar target yang jelas.
Tak hanya itu, mekanisme belanja alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dinilai tidak jelas. Bahkan menurut ARD, banyak APD yang tidak layak pakai.
“Menurut saya PSBB ini banyak mudaratnya. Tidak jelas penurunan aturannya dari pusat. Misal bagaimana Satpol PP mendatangi para pedagang bergerombol. Padahal kita harus menerapkan social distancing. Seharusnya tidak bergerombol seperti itu,” ujar ARD, Jumat (8/5).
Menurut ARD, penerapan PSBB di Subang terkesan ikut-ikutan, asal eksis, tanpa dasar yang jelas. Ia mempertanyakan kesiapan anggaran dan pemetaan penularan Covid-19. “Menurut Peraturan Menteri Kesehatan PSBB itu dilakukan jika daerah juga sudah siap menjamin kebutuhan masyarakat dan dari sisi penularan Covid-19 juga bagaimana, ada kondisi tertentu,” kata ARD.
Tak hanya itu, ARD juga mengkritik acara-acara seremonial yang digelar pemerintah dalam mencegah Covid-19. Padahal seharusnya menghindari seremonial. “Kita juga melihat banyak acara seremonial. PSBB bukan begitu, bukan bagi-bagi masker seremonial begitu. Belum lagi pengadaan APD itu bagaimana, tidak terbuka. Saya dapat laporan banyak yang tidak layak pakai, tembus air,” tandasnya.
Teakhir, ARD juga mengkritik pelaksanaan check point di perbatasan yang masih belum memperhatikan prioritas siapa yang benar-benar tidak boleh masuk ke suatu daerah. “Saya dapet laporan ada pedagang yang mau ke Bandung, hanya lewat Subang saja. Malah disuruh kembali. Kan seharusnya tidak begitu,” pungkas ARD.(red)