SUBANG-Dana beasiswa untuk mahasiswa untuk Fakultas Agribisnis dan Rekayasa Pertanian Universitas Subang (Unsub) dipertanyakan transparansi anggarannya. Pasalnya, model penganggarannya sangat rawan dimanipulasi. Hal tersebut diungkapkan tokoh masyarakat Subang, Budi Setiadi.
Menurutnya, bantuan dana untuk beasiswa mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Subang, harus melalui pengelolaan keuangan daerah. Itu pun harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Setiap penganggaran juga harus jelas tujuannya atau hasil yang didapatkannya. “Harus jelas mekanismenya, melalui pengelolaan keuangan daerah dan juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah,” ujarnya.
Budi mempertanyakan beasiswa untuk mahasiswa mengapa menjadi bantuan desa, bagaimana kriteria calon penerimanya dan siapakah yang melakukan seleksinya. Terlebih lagi, kabarnya anggarannya dititipkan di keluarahan. “Ini semakin tidak menjadi jelas bantuan tersebut. Siapa penerimanya? Seleksinya seperti apa? Kenapa anggaran tersebut dititipkan di kelurahan? Jangan buat publik bingung. Jika ini benar, harus ada sosialiasi dan pemberitahuan, seperti ke media massa,” ungkapnya.
Mengenai anggaran dana beasiswa untuk mahasiswa, Budi menuturkan, kembali kepada awal dicairkannya kepada siapa dan tujuannya untuk apa. Harus ada kejelasan, apakah subsidi untuk Fakultas Pertanian Unsub atau untuk membantu mahasiswa yang kesulitan biaya dalam menempuh pendidikannya. Pertanyaan yang paling penting jika dana tersebut seyogianya untuk membantu mahasiswa, tetapi kenapa hanya Fakultas Pertanian saja.
“Ini harus jelas maksud dan tujuannya, kenapa hanya Fakultas Pertanian saja yang dapat,” kata Budi yang juga mantan birokrat di Pemkab Subang dan Pemprov Jabar.
Budi menduga model pengangaran dana yang seperti itu sangat rawan dimanipulasi, karena tidak adanya kejelasan proses dan tujuannya. Dana tersebut merupakan dana publik dan bukan dana milik para pejabat politik. Jika melihat dengan seksama juga berkenaan dengan transparansi anggaran, yang sudah dijanjikan dengan pernyataan bermaterai oleh pimpinan daerah beberapa waktu yang lalu.
Ternyata transparansi anggaran tidak terlihat, dikarenakan hanya bersifat launching dan seremonial semata. “Belum ada gebrakan yang secara substantif berusaha menyelesaikan masalah di Kabupaten Subang. Transparansi anggaran gimana kabarnya?” ujar Budi yang pernah mencalonkan diri menjadi wakil bupati bersama Dedi J.