Oleh: ini Koswarini
Aktivis Kampus
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, sebab pemenuhannya menjadi bagian dari hak bagi setiap individu. Oleh karenanya, pemerintah melakukan upaya untuk memenuhinya dengan meningkatkan produksi melalui program Food Estate.
Seperti yang dilansir dari inews.id.com Menteri pertahanan dan keamanan, Prabowo Subianto menuturkan, Food Estate merupakan keputusan yang dilakukan oleh presiden Jokowi untuk mengatasi semua kemungkinan yang akan dihadapi bangsa Indonesia terkait krisis pangan dunia sebagai akibat dari pandemi yang terjadi saat ini. Demi terciptanya kemandirian pangan dan tak bergantung pada negara lain.
Namun hal ini malah menuai kritik yang tidak sedikit. Pasalnya singkong telah ditetapkan sebagai prioritas Food Estate. Bahkan rencananya induk food estate ini, di luar non irigasi Kalimantan Tengah seluas 622.000 hektar yang akan jadi pengembangan singkong, jagung dan lain-lain termasuk peternakan.
Baca Juga:Fokus Terbelah, Bagaimana Sejahtera?Budaya Impor Ancam Kedaulatan Bangsa
Kritik nampak mulai dari terkait urgensitasnya, pemilihan tempat, pemilihan komoditas dan tidak selaras dengan kebijakan lain terkait pertanian dan impor.
Sebagaimana Nur Hidayati mengatakan, “Kalau argumen awal food estate karena ancaman krisis pangan dampak pandemi. Dengan jadi food estate singkong ini, katanya, tak menjawab urgensi itu.”
Pada akhirnya menimbulkan pertanyaa, jika singkong ditetapkan sebagai prioritas Food Estate dengan dalih mewujudkan kemandirian pangan agar tidak bergantung dengan negara lain. Lalu mengapa padi yag justru menjadi sumber utama pangan rakyat Insonesia masih mengandalkan Impor?
Kemandirian pangan adalah isu strategis bagi kemandirian bangsa. Oleh karena itu, Negara sudah semestinya membuat kebijakan yang tepat demi terwujud kedaulatan dan ketahanan pangan.
Apabila pangan pokok adalah padi, maka lumbung pangan semestinya diprioritaskan ialah padi. Adapun bila terkendala kurangnya lahan yang sesuai karena penguasaan oleh swasta maka harus ada kebijakan tegas menghentikan alih fungsi lahan agar lahan yang cocok bisa ditanami padi. Juga harus ada kebijakn menyokong pertanian dan menghentikan impor.
Kekhawatiran berlanjut, sebab dengan adanya proyek berdana besar food estate ini rentan didomplengi kepentingan segelintir investor tanpa bisa mencapai target kedaulatan pangan.