SUBANG-Sektor pertanian yang dimiliki Jawa Barat khususnya di Subang dinilai cukup potensial. Ketua Gerbang Tani Jawa Barat, Jenal Murtado Aji meminta tidak ada lagi alih fungsi lahan, khususnya di sektor lumbung padi di Jawa Barat.
“Kami menginginkan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten tegas menentukan keabsahan tanah sesuai Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nya,” ujar Aji saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.
Dia juga menyampaikan tanah-tanah yang sudah dibangun untuk pembangunan baik zona industri, kawasan industri, hotel, pasar atau mall, maupun perumahan dan lain-lain diminta untuk transparan mengenai lahan tanah penggantinya.
Baca Juga:Wali Sembung Sambut Kawasan IndustriPersib vs Persita : Nikmati Permainan
“Bukankah jelas, kalau tanah produktif dibangun itu harus ada tanah penggantinya, sebaiknya memang tanah produktif tidak di alih fungsikan,” ujarnya.
Masih dikatakan Aji, kondisi tersebut masih menjadi persoalan mayoritas di Jawa Barat. Tidak sedikit pengusaha yang terang-terangan melakukan alih fungsi lahan, namun minim tindakan dari Pemerintah setempat maupun para penegak hukum berwenang.
“Tegakkan aturan itu harus jelas, semua pembangunan yang mempergunakan lahan darat apalagi pertanian harus sesuai dengan aturan,” kata dia.
Dia mengaku saat ini juga menerima banyak laporan dari jejaring Gerbang Tani di Jawa Barat yang mayoritasnya merupakan para petani. Beberapa daerah di Jawa Barat yang tengah panen saat ini mengalami penurunan harga yang signifikan.
“Seperti di Pangandaran, harga gabah basah di angka Rp 3.500 per kilogram, bahkan di Karawang yang dijuluki lumbung padi nasional harga dasar gabah basah sampai Rp 2.800 per kilogram. Mungkin juga dipengaruhi cuaca, tapi upaya pemerintah melindungi hak mereka mana,” tanya dia.
Diketahui, selain harga dasar gabah anjlok karena cuaca, ramainya kabar impor juga turut mempengaruhi harga dasar gabah di tingkat petani.
Dia menyampaikan, Gerbang Tani seluruh Indonesia saat ini kompak menolak impor beras. Dengan dasar tujuan impor jelas merugikan petani. Karenanya, dia mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana impor tersebut. “Kebijakan impor beras ini selalu saja mengorbankan nasib petani. Apalagi petani selalu menghadapi persoalan saat proses pengolahan, mulai langkanya pupuk, sampai diserang hama,” bebernya.