Keberhasilan pembangunan di sektor pertanian di suatu negara tercermin dari kemampuan negara tersebut dalam swasembada pangan, atau paling tidak ketahanan pangan. Topik kedaulatan pangan ini mengandung konsekuensi politik yang sangat besar. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan hajat hidup masyarakat, termasuk petani. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan wajib menyejahterakan petani lokal, bukan petani luar negeri. Selain mencukupi masyarakat agar dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau, di sisi lain pemerintah wajib menyejahterakan petani lokal. Bahkan jika negara memiliki visi dan bargaining power yang kuat, ia akan mampu melakukan ekspansi komoditas lokal untuk menembus pasar global. Tentu setelah aksesibilitas pangan rakyat terpenuhi sempurna.
Dengan melaksanakan kebijakan impor, produk dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri. Apalagi jika tak ada dukungan kebijakan yang berpihak pada petani dalam negeri. Meski orientasinya tentu bukan berfokus pada kompetisi produk di tataran global.
Sampai sejauh ini, kita memahami bahwa masifnya impor pangan yang dilakukan pemerintah, makin menunjukkan bahwa rezim ini bukanlah rezim yang berpihak dan serius mengurusi rakyat. Rezim neoliberal ini memang tidak punya visi kedaulatan pangan karena masih terus menggantungkan pangan pada impor. Padahal faktanya kondisi pemenuhan pangan rakyat tak beranjak menjadi lebih baik. Begitu pula nasib para petani lokal selalu termarginalisasi oleh kebijakan yang neoliberal.
Baca Juga:Food Estate Solusi Pintas Ketahanan PanganMahalnya Harga Sebuah Keadilan
Untuk menghentikan ketergantungan pada pangan impor dibutuhkan negara yang punya visi dan misi yang jelas, pemerintah yang berperan sebagai pelayan umat bukan pebisnis yang memiliki orientasi untung rugi. Selain itu, penerapan sistem ekonomi yang adil adalah bagian penting yang turut mendukung hal tersebut bukan ekonomi yang pro kapitalis. Sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan sistem yang mendukung agar tercapai tiga hal tersebut. Dialah sistem Islam yang telah terbukti mengutamakan rakyat dan menjadikan pemimpin sebagai pelayan umat. Visi dan misi yang jelas itu hanya adalah dalam sistem islam di bawah naungan kekhilafahan Islam.