SUBANG – Vaksinasi Covid 19 yang sudah berjalan di Subang tuai kritikan dari Komisi 4 DPRD Subang. Melalui Ketua Komisi 4, Sumarna menyayangkan Vaksinasi Covid 19 sebagian diperuntukan untuk perusahaan swasta yang seharusnya menurut Sumarna bisa mandiri, tidak dengan vaksin yang dibeli dari APBD.
“Pa Bupati kan sudah mengintruksikan untuk mengutamakan ke masyarakat, guru, ASN, dan TNI/Polri, serta wartawan, pelayan publik, bukan malah ke perusahaan swasta yang didahulukan, ke masyarakat dulu itu yang penting,” paparnya.
Menyikapi hal tersebut, dia juga berencana untuk mengundang tim vaksinasi pada Jumat besok, ke DPRD meminta penjelasan atau klarifikasi soal vaksinasi tersebut.
Baca Juga:Ribuan Buruh Subang Berencana Gelar Aksi Peringatan May Day, Ini Tuntutannya !Rumah Semi Permanen di Rawa Badak Ludes Dilalap Si Jago Merah
“Saya justrul mendapatkan banyak aduan masyarakat, tolonglah vaksin ini dibeli dengan APBD, dahulukan dulu masyarakat, bukan perusahaan swasta,” tambahnya.
Saat dikonfirmsi pada Tim Vaksinasi Kabupaten Subang, Komara menjelaskan bahwa tidak benar pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Subang dibeda-bedakan, ketentuan oleh Satgas Covid nasional, menurutnya pertama Nakes, TNI/Polri, kemudian pelayan publik.
“Nah untuk pelayan publik tidak ada kriterianya di dalam pelayanan vaksinasi, itu bisa ASN, pelaku ekonomi, bisa juga siapa saja yang berhubungan dengan pelayanan publik, jadi tidak benar kalau satgas Covid 19 memilah-milah pelaksanaan vaksinasi Covid 19,” tukasnya. (idr)