PURWAKARTA-Menjelang tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang, setiap sekolah di Jawa Barat diminta untuk menyiapkan dan mematangkan pola pembelajarannya. Apakah itu akan dilakukan secara offline (luring/tatap muka) atau online (daring).
Adapun yang menjadi pertimbangan utama adalah aspek keselamatan siswa dan tenaga kependidikan, bukan aspek prestasi. Mengingat saat ini masih berada di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, melalui rilisnya pada Senin (25/5).
Baca Juga:Pandemi Tidak Jadi Alasan, Pemdes Mundusari Maksimalkan Anggaran untuk PembangunanPersoalan Sampah di Subang, Pupus Harapan Raih Adipura
“Masih ada waktu 1,5 bulan untuk mempersiapkan yang terbaik,” ujar pria berkacamata yang akrab disapa Gus Ahad ini.
Disebutkannya, akan sangat bagus jika ada acuan untuk mengoreksi juknis yang sudah ada. Karena, juknis ini dibuat 100 persen untuk luring atau tatap muka.
“Jadi, harus ada modifikasi ke daring dengan beberapa catatan penting,” kata Legislator Dapil Purwakarta – Karawang ini.
Pembelajaran 100 persen luring saat ini, sambungnya, masih sangat rawan. Padahal, lanjut dia, keselamatan menjadi yang utama. Jangan pula ada pemikiran tidak bisa luring maka tidak ada proses belajar sama sekali.
“Karena boleh jadi penggabungan luring dan daring yang harus dipikirkan dan ditelaah,” ucap politisi PKS tersebut.
Gus Ahad menilai, terdapat kesalahan persepsi ketika Kementerian Pendidikan menargetkan tahun ajaran baru 2021 dilakukan 100 persen pembelajaran luring
Hal ini menimbulkan kebingungan dan tekanan bagi sekolah. Bahkan, tak sedikit yang menganggap apabila tidak menyelenggarakan pembelajaran luring, maka dinilai gagal.
Baca Juga:Lima Hektar Sawah Tidak Bisa Ditanam, Warga Tuntut PT Taifa Jaya Development TanggungjawabPimpinan DPRD Jadi Saksi Kasus SPPD Fiktif, Berikut Pengakuanya
“Saya tegaskan, pembelajaran offline atau luring itu bukan prestasi Kementerian, Dinas Provinsi, KCD (Kantor Cabang Dinas) atau kepala sekolah. Ini urusan kemanusiaan tepatnya,” katanya.
Komisi V juga mengingatkan kepada pihak SMA, SMK, SLB, jika kondisi saat ini harus diterima dengan objektif. “Jika belum belum bisa luring jangan dipaksakan. Jangan ada yang pro-luring dan pro-daring,” ucap Gus Ahad.
Lebih lanjut, Gus Ahad juga meminta kerjasama Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan agar semua tenaga kependidikan mendapatkan vaksinasi COVID-19, sebagai aspek perlindungan.
“Vaksinasi untuk guru dan pelayanan publik saat ini sedang dikebut dan diprioritaskan. Menurut saya sudah on the track,” ujarnya.(add)