Ummu Qonita,
Pemerhati Kebijakan
Pariwisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada masa Idulfitri tahun 2021, menurun. Manajemen wisata di Ciwidey Trisna Mulyana menyatakan jumlah wisatawan di Kawah Putih dan Ranca Upas saat ini menurun. Hal ini disebabkan larangan mudik dan penyekatan kendaraan dari luar daerah. Pada Lebaran tahun ini, area wisata di Ciwidey kehilangan sekitar 70 persen pengunjung dibandingkan waktu normal atau sebelum pandemi Covid-19. (bandung.bisnis.com )
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani juga menuturkan bahwa dampak pandemi sudah terasa sejak Januari 2020. “Untuk sementara waktu dari sektor pariwisata, kami hitung paling tidak sudah mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar dollar AS,” kata Hariyadi dalam acara konferensi pers Membangkitkan Kembali Pariwisata di Tengah Badai Corona, Jakarta, Kamis (12/3/2020). (kompas.com)
Memang Covid-19 di Indonesia tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga menjadi pukulan keras pada perekonomian. Penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah menurun drastis akibat melesunya dunia usaha. Berkurangnya penerimaan daerah diperparah dengan pemangkasan dana transfer menyebabkan pemerintah daerah makin sulit merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya pemerintah daerah menurunkan target PAD. Di sisi lain ada pemerintah daerah yang berupaya menggali potensi sumber pendapatan daerah baru, misalnya dengan menetapkan pajak. Selain itu, ada pula daerah yang membuka kembali kafe, restoran, spa, salon, dan tempat hiburan serta tempat wisata yang memberikan kontribusi besar pada PAD.
Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sayangnya upaya menghimpun PAD oleh pemerintah daerah bertumpu ada sektor pariwisata yang sejatinya tidak layak dijadikan tumpuan. Hal ini tidak lepas dari kebijakan United Nation World Tourism Organisation. UNWTO merupakan badan khusus PBB untuk menangani urusan pariwisata yang bermarkas di Madrid, Spanyol. Tidak main-main, UNWTO kini bekerja sama dengan badan khusus PBB lainnya, salah satunya UNESCO Global Geopark (UGG) mendorong pengembangan pariwisata di berbagai negara.