Antara Wisata dan Kesehatan Rakyat, Manakah yang lebih Penting?

Editor:

Ummu Qonita,

Pemerhati Kebijakan

Pariwisata di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung pada masa Idulfitri tahun 2021, menurun. Manajemen wisata di Ciwidey Trisna Mulyana menyatakan jumlah wisatawan di Kawah Putih dan Ranca Upas saat ini menurun. Hal ini disebabkan larangan mudik dan penyekatan kendaraan dari luar daerah. Pada Lebaran tahun ini, area wisata di Ciwidey kehilangan sekitar 70 persen pengunjung dibandingkan waktu normal atau sebelum pandemi Covid-19. (bandung.bisnis.com )
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani juga menuturkan bahwa dampak pandemi sudah terasa sejak Januari 2020. “Untuk sementara waktu dari sektor pariwisata, kami hitung paling tidak sudah mengalami kerugian sebesar 1,5 miliar dollar AS,” kata Hariyadi dalam acara konferensi pers Membangkitkan Kembali Pariwisata di Tengah Badai Corona, Jakarta, Kamis (12/3/2020). (kompas.com)

Memang Covid-19 di Indonesia tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga menjadi pukulan keras pada perekonomian. Penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah menurun drastis akibat melesunya dunia usaha. Berkurangnya penerimaan daerah diperparah dengan pemangkasan dana transfer menyebabkan pemerintah daerah makin sulit merealisasikan target pendapatan asli daerah (PAD). Akibatnya pemerintah daerah menurunkan target PAD. Di sisi lain ada pemerintah daerah yang berupaya menggali potensi sumber pendapatan daerah baru, misalnya dengan menetapkan pajak. Selain itu, ada pula daerah yang membuka kembali kafe, restoran, spa, salon, dan tempat hiburan serta tempat wisata yang memberikan kontribusi besar pada PAD.
Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Pasal 5 ayat (1) UU 33/2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sayangnya upaya menghimpun PAD oleh pemerintah daerah bertumpu ada sektor pariwisata yang sejatinya tidak layak dijadikan tumpuan. Hal ini tidak lepas dari kebijakan United Nation World Tourism Organisation. UNWTO merupakan badan khusus PBB untuk menangani urusan pariwisata yang bermarkas di Madrid, Spanyol. Tidak main-main, UNWTO kini bekerja sama dengan badan khusus PBB lainnya, salah satunya UNESCO Global Geopark (UGG) mendorong pengembangan pariwisata di berbagai negara.
Melirik potensinya yang besar secara ekonomi, kementerian pariwisata merancang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di kawasan UGG. Di antara 12 Kawasan Ekonomi Khusus, empat diantaranya menjadi KEK pariwisata yaitu KEK Mandalika (NTB), KEK Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), KEK Morotai (Maluku Utara), dan KEK Tanjung Lesung (Banten).
KEK Pariwisata secara khusus akan menjadi objek wisata terintegrasi antara wisata alam, wisata budaya hingga wisata MICE (Meeting, Incentives, Convention, and Exhibitions). KEK pariwisata diharapkan mampu mendongkrak PDB, devisa, dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar kawasan.

Harapan besar terhadap pariwisata untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong produktivitas ekonomi saat ini telah dihancurkan oleh wabah covid-19. Pembatasan mobilitas manusia menghantam sektor pariwisata secara telak sejak awal asa pandemi. Sejatinya ini adalah pilihan logis ketika keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Pariwisata sebagai aktivitas tersier sudah selayaknya dikesampingkan dalam situasi di mana aktivitas primer seperti belajar dan bekerja dilaksanakan secara jarak jauh. Namun terlanjur mencurahkan tenaga dan menggantungkan harapan pada sektor ini membuat pemerintah setengah hati menutup sektor pariwisata sebagai bagian dari upaya mengatasi pandemi. Tempat-tempat wisata dibuka-tutup dengan pertimbangan yang sulit diterima nalar. Akibatnya tentu mudah diduga klaster-klaster baru Covid-19 bermunculan, lonjakan kasus terjadi di berbagai daerah.

Kondisi ini tak hanya membuat geram dan bingung, mudik untuk silaturahmi, sungkem dan berlebaran di kampung halaman dilarang dengan alasan mencegah penularan sementara pariwisata dibuka lebar. Padahal keduanya sama-sama berpotensi menyebabkan kerumunan manusia dan interaksi beresiko.

Namun inilah kebijakan pemerintah. Demi pemasukan dari pariwisata, mengancam keselamatan rakyat. Seolah-olah tak ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk menggerakkan roda ekonomi. Padahal negeri kita adalah negeri kaya-raya dengan sumber daya alam yang berlimpah. Andai sumber daya alam yang melimpah ini dikelola dengan baik demi kemaslahatan rakyatnya, pemerintah tak perlu mengandalkan sektor wisata sebagai solusi memulihkan ekonomi.

Dalam situasi ini amat terasa bahwa rakyat membutuhkan segera pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyat dalam setiap kebijakannya; pemimpin yang mengedepankan keselamatan dan kemaslahatan rakyat.

Dalam situasi pandemi seperti saat ini, pemimpin Islam akan mengutamakan rakyat terjaga kesehatan dan keselamatannya serta terpenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Mengingat berwisata termasuk kebutuhan tersier, maka wisata tidak diprioritaskan. Inilah pengejawantahan tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam, yaitu mengurusi urusan rakyat. Tanggung jawab pemimpinlah memelihara kemaslahatan rakyat baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

Lebih dari itu, Islam tidak menjadikan pariwisata sebagai tumpuan sumber pendapatan. Dalam Islam memiliki pendapatan negara dapat digali dengan memaksimalkan pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam). Selain itu ada kharaj, jizyah, dan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai pemasukan APBN.

Wallahua’lam bishshawwab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.