JAKARTA– Deputi IV Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Dr. Babby Siti Salamah pada prinsipnya mendorong perubahan paradigma penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan arahan dari Presiden RI. Bu Deputi menegaskan, program harus mengedepankan output dan penanaman nilai ideologi Pancasila serta implementasi hasil kediklatan.
“kegiatan ini menjadi penting untuk penguatan program penyelenggaraan kediklatan PIP yang sesuai dengan arahan dari Presiden,” kata Babby pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Pelatihan/ Trainning Of Trainers (TOT), AKreditasi dan Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 dan 2022 Kegiatan dan rencana program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) tahun 2021 – 2022 di Wisma Hijau, Depok, 10-11 Juni lalu.
Kegiatan yang digawangi Direktur Gardiklat Drs. H. Sahlan M.Si ini merupakan kegiatan evaluasi dan persiapan rencana program tahun 2021 dan 2022. Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputi IV bidang Pendidikan dan Pelatihan, Dr. Baby Siti Salamah, M.Psi., Psikolog, pejabat pratama di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Seperti Kepala Biro Hukum dan Organisasi Surahno, S.H., M.Hum., Kepala Biro Pengawasan, Abbas, S.H., M.H., Direktur Perencanaan dan Kerja Sama Diklat, Sadono Sriharjo, S.T., M.M., Direktur Standardisasi dan Kurikulum Diklat, Dr. Heri Hermawan, M.Si, Direktur Pembudayaan, Irene Camelyn Sinaga A.P., M.Pd, dan beberapa pejabat eselon tiga.
Baca Juga:Kolaborasi BRI, BP Tapera dan KSEIPolisi Ringkus Pelaku Penggandaan Uang Palsu
“Asta Prasamaya ini akan menjadi titik tolak pengembangan direktorat penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan PIP yang lebih berkualitas dan menjawab instruksi dari Bapak Presiden. Setidaknya secara garis besar ada delapan usulan yang dimasukan oleh para Jabatan Pertama Pratama (JPT) atau eselon 2 yang hadir dalam kegiatan tersebut,” kata Sahlan.
Berdasarkan masukan dari JPT Pratama, eselon 3 dan peserta menghasilkan Asta Prasamaya atau delapan usulan yang disepakati bersama. Delapan usulan tersebut adalah BPIP kedepan harus menjadi lembaga pengakreditasi yang handal sesuai Perpres 7 tahun 2018 dan Perban Nomor 2 tahun 2020 dan aturan lain yang berlaku. Cara-cara Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) kedepan memang perlu dirumuskan dengan berbasis Technology Informasi dan kekinian yang elaboratif serta integrative. Perlu ada rencana aksi Nasional PIP, dalam bentuk Rembug Nasional PIP yang dirintis oleh Kedeputian Bidang Diklat. Perlu ada analisis segementasi, tahapan diklat dan rancang bangun program PIP dan kediklatan. Perlu ada Tindaklanjut dan maintenance lulusan kediklatan yg digarap bekerjasama dengan Direktur pembudayaan dan Direktorat sosialisasi. Koordinasi dan Kolaborasi antar Direktur dan Kedeputian lebih sinergis untuk mewujudkan Diklat PIP yang mampu membumikan Pancasila. Hasil kegiatan di Wisma Hijau akan dibuat policy paper yang rencananya akan di tindaklanjuti dan melibatkan pejabat eselon 2. Dan ke delapan Sistem Pendikan dan Dikalt PIP akan dibuat sistem Management Learning System bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan lembaga lainnya.