PURWAKARTA-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB Yuningsih menyayangkan sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang terkesan menolak bantuan melalui aspirasi DPRD Provinsi. Terlebih di tengah keterbatasan anggaran APBD untuk perbaikan infrastruktur. “Saat ini anggaran APBD Kabupaten Purwakarta sangat terbatas, sehingga masih banyak infrastruktur yang harus diperbaiki. Sayangnya, ketika mau dibantu melalui aspirasi DPRD Provinsi malah ditolak,” ujar Yuningsih usai melaksanakan kunjungan ke Pemkab Purwakarta, Kamis (17/6).
Disebutkannya, penolakan ini tidak sesuai dengan yang disampaikan bupati dalam berbagai forum, bahwa bantuan dari mana pun akan diterima dengan semangat yang sama untuk pembangunan Purwakarta.
Yuningsih yang mengaku sengaja datang ke Purwakarta pun mempertanyakan sikap Pemkab Purwakarta yang tidak mau menyerap aspirasi atau anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) yang diusulkan ke Provinsi. “Ini sangat disayangkan, padahal bisa untuk membantu pembangunan Purwakarta,” katanya.
Senada disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta, Ceceng Abdul Qodir. Dirinya mengkritisi Pemkab Purwakarta yang dinilai abai dalam penyerapan anggaran dari Provinsi Jawa Barat.
Ceceng menyayangkan sikap Pemkab Purwakarta yang seolah menolak menyerap anggaran Aspirasi DPRD Jawa Barat, yakni penyerapan anggaran Pokir Anggota DPRD sebagai aspirasi masyarakat yang diperjuangkan pada pembahasan RAPBD. “Dari hasil sidak, DPRD Provinsi Jabar, terkait penyerapan pokir Pemerintah Daerah ke Provinsi Jawa Barat, sangat disayangkan ini Purwakarta penyerapannya sangat minim,” ucap Ceceng yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKB DPRD Purwakarta ini.
Ceceng pun menyoroti di tengah keterbatasan anggaran APBD Purwakarta dan banyaknya infrastruktur yang harus diperbaiki, Pemkab Purwakarta malah enggan merealisasikan pokir. “Ini penyerapannya sangat minim. Bahkan sudah ada pokir yang bisa diturunkan, dan itu tidak bisa direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Saya tidak paham,” ujarnya.
Ceceng pun menilai ada hal yang seolah tidak dipahami oleh Pemda Purwakarta terkait pengelolaan anggaran yang seharusnya direalisasikan. “Ada apa ini? Apakah ini memang pemda atau bupati tidak paham tentang pengelola anggaran? Atau ini ada kepentingan politis? Pokir ini dari pemerintah provinsi tapi kok tidak bisa terealisasi,” katanya.
Dinilai Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan, PKB Kritisi Pemkab Tolak Bantuan Provinsi
