SUDAH sering saya membaca artikel dan teori-teori tentang digital-virtual-elektronik. Misal pelayanan digital, e-KTP, demokrasi digital, rapat virtual, e-money, yang terbaru misal mata uang virtual cryptocurrency.
Sederet istilah itu mungkin Anda sudah tahu. Lalu bagaimana kalau sesuatu yang digital-virtual ini adalah pemerintahan sebuah negara? Kelompok yang mengklaim telah mendirikan negara. Diumumkan melalui internet. Melalui media sosial.
Apakah kita sebut pemerintahan virtual atau digital? Kita bisa berdiskusi.
Tapi saya lebih memilih menyebutnya pemerintahan digital. Bukan virtual. Kalau digital biasanya benda atau sistem yang bisa di-digitalkan. Sedangkan virtual, bisa jadi bendanya pun tidak ada. Seperti cryptocurrency BitCoin. Hanya laku ditransaksikan secara digital. Dikendalikan server, bukan bank central. Jika kita datang ke pasar, bawa koinnya maka tidak akan laku. Atau saat ini belum laku.
Baca Juga:Jadwal Race MotoGP 2021 Jerman, Sepertinya Sachsenring Bukan Tempat yang Tepat untuk DucatiPosting #Kamipamit Pengelola Objek Wisata Hutan Kertas Kembali Viral, Netizen: Bisnis Kok Mental Tempe Dikritik Sedikit Langsung Baper
Pemerintahan digital ini dinamai National Unity Government (NUG). Dibetuk dan dilahirkan di Myanmar pada 16 April 2021. NUG adalah pemerintahan tandingan atas pemerintahan Myanmar yang saat ini dikendalikan oleh Junta Militer. Dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing (MAH).
MAH berkuasa dan membentuk pemerintahan hasil kudeta pemerintahan yang dipimpin Presiden Myanmar U Win Myint pada 1 Februari 2021 lalu. Militer menahan Presiden Myint, Penasehat Negara Suu Kyi serta 24 pejabat negara lainnya. Masih terus bertambah.
Anda tahu, aksi kudeta ini kemudian ditentang rakyat Myanmar dan negara-negara di dunia. Termasuk Indonesia. Hingga kini belum berujung. Belum ada titik terang.
NUG dibentuk dan dilahirkan oleh kelompok sipil. Struktur pemerintahannya tetap: Presiden U Win Myint. Penasehat Negara Aung San Suu Kyi. Kemudian mengangkat Wakil Presiden Duwa Lashi La dan mengangkat Perdana Menteri Mahn Winn Khaing.
Mereka mendeklarasikan diri sebagai Pemerintahan Federal atau Demokrasi Federal. Memiliki Kepala Negara: Presiden, Wapres dan Penasehat Negara. Lalu mengangkat Kepala Pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
Presiden dan Penasehat Negara dipenjara. Dalam setiap kegiatan ‘pemerintahan’ hanya Wapres dan Perdana Menteri yang aktif menyampaikan arahan dan sambutan.
Dalam laman resmi nugmyanmar.org, kabinet NUG memiliki 16 kementerian. Sebanyak 12 Kementerian di antaranya memiliki jabatan Deputi Menteri. 8 orang perempuan.