Mereka juga mengakomodir perwakilan etnis yang ada di Myanmar. Keterwakilan menteri pun berdasarkan rekomendasi dari Committee Representing Pyidaungs Hluttaw (CRPH). Lembaga konsultasi rakyat Myanmar yang dibentuk untuk rekonsiliasi multi-etnis masyarakat sipil.
NUG juga mengakui keberadaan dan tengah memutuskan keterwakilan etnis Rohignya. Sebagai upaya untuk meyakinkan rakyat dan negara-negara demokrasi di dunia atas komitmennya terhadap demokrasi dan keberagaman. Sekaligus menghapus ‘borok’ Suu Kyi yang dituduh membiarkan praktik genoside etnis Rohignya.
Komitmennya terhadap demokrasi dan HAM pun disampaikan dalam sebuah sambutan kenegaraan April lalu. Wapres Lashi La menyatakan akan mengundang para ahli lokal dan internasional dalam merumuskan konstitusi negara.
Baca Juga:Jadwal Race MotoGP 2021 Jerman, Sepertinya Sachsenring Bukan Tempat yang Tepat untuk DucatiPosting #Kamipamit Pengelola Objek Wisata Hutan Kertas Kembali Viral, Netizen: Bisnis Kok Mental Tempe Dikritik Sedikit Langsung Baper
Pemerintahan Digital NUG ini tidak menempati gedung pemerintahan. Keberadaannya pun dirahasiakan. Jika terdeteksi maka bisa dikejar bahkan dibunuh junta militer. Mereka hanya berkoordinasi secara digital-melalui internet. Bahkan rapat kabinet perdana pada 20 Mei lalu digelar secara digital melalui zoom meeting.
Seperti pemerintah yang ‘nyata’ mereka tetap menjalankan pemerintahan. Terutama berdiplomasi dengan negara-negara lain di dunia. Mereka menyerukan bahwa merekalah pemerintahan yang sah. Bukan pemerintahan yang dipimpin Jenderal MAH.
Mereka mengklaim, rakyat bersama mereka. Bukan Bersama pemerintahan junta militer. Mereka menyapa dan menyeru warganya juga secara digital. Demikian juga menggelar pertemuan ‘bilateral’ dengan negara lain.
Juru bicara NUG Dr. Sa Sa yang juga menjabat Menteri Kerjasama Internasional mengklaim telah melakukan pembicaraan dengan berbagai negara. Seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada bahkan PBB. Menurutnya, negara-negara itu telah mendukung NUG.
Lalu bagaimana jika junta militer memutus jaringan internet dan listrik? Tanya seorang wartawan Tempo. Jika itu terjadi, aktivitas pemerintahan digital itu berhenti. Dr Sa Sa menjawab dengan cerdas. Menurutnya, memang hal itu bisa saja terjadi. Tapi jika itu dilakukan berarti junta militer Myanmar takut.
“Mereka juga tidak sepenuhnya mengendalikan negara. Lihat bagaimana perlawanan rakyat Myanmar,” jawab doktor muda itu.
Meski hanya pemerintahan dalam bentuk digital, ternyata NUG juga sudah membentuk kesatuan tentara. Mereka menyebutnya Tentara Pertahanan Rakyat. Mereka menggelorakan perlawanan terhadap militer.