BANDUNG-Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat H. Pepep Saepul Hidayat, S.I.Kom mendorong agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai anggota Komisi III yang membidangi persoalan keuangan daerah H. Pepep Saepul Hidayat, S.I.Kom tak henti-hentinya mengingatkan pentingnya memaksimalkan potensi pendapatan daerah dalam rangka mempercepat pembangunan di Jawa Barat.
Dia menyampaikan, sudah melakukan pembahasan di Komisi III bahwa perlu adanya terobosan untuk menangkap peluang potensi PAD di beberapa daerah yang padat industri. Daerah padat industri ini menjadi potensi untuk sumber pendapatan.
H. Pepep menyebutkan, perlu adanya peraturan yang dibuat agar pendapatan dari daerah yang padat industri. Pendapatan daerah itu sebagai bentuk kontribusi untuk mendukung pembangunan di Jawa Barat.
Baca Juga:H. Pepep Saepul Hidayat: Subang, Majalengka dan Sumedang Kawasan Pertumbuhan di Jawa BaratPertanyakan Realisasi Dana Kewilayahan
Selain itu, kata H. Pepep, untuk meningkatkan pendapatan daerah tidak hanya dari pajak dan retribusi saja. Tetapi Pemprov harus berimprovisasi untuk mendapatkan pendapatan tetapi tidak menjadi beban masyarakat. Salah satunya yakni dengan mengoptimalkan peran BUMD di Jawa Barat yang dikelola secara profesional untuk mendapatkan PAD.
Dia terus mendorong agar BUMD milik Pemprov Jawa Barat melakukan perbaikan-perbaikan. Gubernur Jawa Barat, kata dia, sebagai pemegang saham mayoritas BUMD harus melakukan terobosan-terobosan agar kinerja BUMD tidak selalu terbebani persoalan-persoalan lampau.
Persoalan lampau di BUMD harus mampu diselesaikan agar BUMD mampu menangkap berbagai peluang di masa depan sesuai dengan perkembangan zaman.
Gagasan tak kalah penting dari H. Pepep untuk meningkatkan pendapatan, yakni perlu melakukan strategi untuk melihat pendapatan dari sektor bagi hasil agar lebih optimal. “Contohnya dari pajak bahan bakar bermotor, sampai hari ini data-data yang diterima pemprov itu sifatnya menerima saja. Tidak memiliki naskah sanding sebagai pembanding,” ujarnya.
Dia menyarankan, agar Pemprov Jawa Barat bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk membantu menghitung berapa potensi rill dari pendapatan bagi hasil. Jika itu dilakukan, maka Pemprov memiliki daya tawar dengan pemerintah pusat.(ysp)