Oligarkh menggunakan relasi kekuasaan dan membangun koalisi politic of business (menggandeng para politisi-penguasa, untuk terlibat dalam bisnis yang dijalankan). Redistribusi kekayaan yang ditawarkan para oligarkh dalam bentuk suap dengan imbalan kebijakan yang mengamankan bisnisnya.
Oligarkhi seperti predator yang melibatkan diri dengan kekuasaan dan para politisi. Ini dilakukan demi mempertahankan, mengamankan dan meningkatkan kekayaan dari bisnis yang dikelolanya. Membuka lapangan pekerjaan menjadi nuansa baru. Namun kenyataannya tetap terjadi kesenjangan antara oligarkh dengan para pekerja. Kesenjangan itulah yang akan terus dipertahankan. Sebab dengan adanya kesenjangan, redistribusi kekayaan hanya berada pada segelintir oligarkh. Mungkin juga politisi dan penguasa.
Sila keempat, “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan,” adalah bagian dari penguatan sistem politik untuk melawan oligarkhi. Walau faktanya para oligarkh berusaha mengoptasi sistem politik permusyawaratan perwakilan. Buktinya korupsi, masih menjadi problem besar bangsa ini.
Permusyawaratan perwakilan dimaksudkan agar sistem politik berjalan sesuai prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi pelibatan masyarakat. Prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi asas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan dan pemerataan.
Sistem Perwakilan bukan hanya berarti suara banyak orang diwakili oleh satu orang. Suara satu orang yang memperjuangkan nasib banyak orang. Nasib banyak orang yang ditentukan suara satu orang. Suara yang kadang tak mewakili nasib banyak orang. Suara yang mewakili seharusnya tak bisa dibeli oligarkh. Oligarkhi itu nyata. Senyata ketimpangan kesejahteraan rakyat. Senyata kerusakan lingkungan akibat dari bisnis para oligarkh. (020721)
Seri Belajar Ringan Filsafat Pancasila ke 52
