SUBANG-Ketua KUD Mina Misaya Guna 2 Genteng Johari, kembali buka suara soal harapan pada pemerintah terkait dengan dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban.
Ketua Johari menyampaikan, dirinya meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan nelayan. Terlebih secara spesifik ia meminta dan telah juga berkirim surat pada pihak terkait, dengan menyampaikan usulan terkait jalur-jalur nelayan yang kini mulai kesulitan melintas.
“Hingga saat ini, belum ada jawaban dan juga kepastian terkait surat permohonan yang sempat kami sampaikan,” ucap Johari.
Baca Juga:Dua Tahun Tidak Ada Pemberangkatan, Dua Calon Tarik Dana HajiPermudah Pelayanan, DPMPTSP Karawang Sosialisasikan OSS RBA
Selain itu, ia juga meminta pemerintah baik dalam hal ini Kemenhub maupun KSOP Patimban terkait dengan bantuan alat tangkap bagi para nelayan.
“Jadi kami mengharapkan dan memohon pada pemerintah untuk dapat dan sesegera mungkin memperhatikan nasib dan dampak dari pembangunan Pelabuhan Patimban pada para nelayan,” imbuhnya.
Apalagi, di tengah dampak pandemi Covid-19 ini tangkapan ikan juga menurun, serta daya beli masyarakat terhadap ikan juga sangat rendah. Untuk itu ia berharap kepada KSOP yang sempat menjanjikan bantuan perahu serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait dengan bantuan jaring agar segera direalisasikan.
“Saat ini, bantuan bantuan tersebut juga belum ada realisasi. Kami mengharapkan agar hal itu segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Termasuk, soal usulan jalur keluar masuk bagi para nelayan kepada KSOP Kelas 2 Patimban yang juga belum ditindaklanjuti.
Sementara itu, di tempat terpisah Kepala KSOP Patimban mengunjungi Bupati Subang H. Ruhimat, untuk menidaklanjuti usulan Pemerintah Daerah atas hibah lahan milik Pusat di Area Pelabuhan Patimban. Pertemuan dilaksanakan di Desa Cintamekar Kecamatan Serangpanjang, Jumat (6/8)
Pada pertemuan tersebut, membahas tentang respon positif yang diberikan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi Atas permohonan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, berupa permintaan lahan seluas 5 hektare pada wilayah back up area Pelabuhan Patimban. Berdasarkan Surat Bupati Subang Nomor: PB. 01/1711/Dishub tanggal 12 Juli 2021, tentang dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dalam beroperasinya Pelabuhan Internasional Patimban, Menteri Perhubungan telah melayangkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, perihal permohonan bantuan menteri Keuangan untuk membantu proses pemindahtanganan lahan seluas 5 hektare tersebut, sesuai dengan mekanisme dan prosedur pemanfaatan lahan Barang Milik Negara (BMN).