Langkah Pemkot dan DPRD Kota Tangerang dalam pengadaan lini busana luar negeri juga dinilai tidak menunjukkan empati kepada Industri Kecil Menengah (IKM) di sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang sangat terdampak pandemi. LaNyalla juga mengingatkan, banyak industri tekstil yang kini mati.
“Di tengah industri tekstil dalam negeri sedang sekarat karena kepayahan mempertahankan usahanya saat pandemi, ini kok pejabat malah melakukan pengadaan pakaian dari brand luar. Sangat ironi,” ujarnya.
Selain Ketua DPD RI, reaksi keras terhadap pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang pun muncul dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Baca Juga:Horeee… Cuma 2 Jam Bogor ke Sukabumi, Via Tol BocimiIni Jawaban Kementerian Perhubungan Soal 5 Hektar Tanah di Pelabuhan Patimban untuk Pemda Subang
Mengambil sikap terhadap maraknya kontroversi, DPRD Kota Tangerang akan mengadakan rapat dalam waktu dekat ini. Ada sejumlah opsi yang mungkin dapat diusulkan, salah satunya membatalkan rencana pengadaan tersebut. (Fin/Jni)