Louis Vuitton Dipilih Sebagai Baju Dinas DPRD Tangerang. Diketahui Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek Louis Vuitton, dikritik Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti.
Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) DPRD Kota Tangerang mengungkap ada 4 brand premium yang akan menjadi bahan pakaian anggota dewan. Yaitu dua setel pakaian dinas harian (PDH) merek Louis Vuitton, kemudian merek Lanificio Di Calvino untuk pakaian sipil resmi (PSR), Theodoro untuk pakaian sipil harian (PSH), dan Thomas Crown untuk pakaian sipil lengkap (PSL).
“Saya sangat menyesalkan munculnya rencana pengadaan baju anggota dewan dari merek premium. Apalagi rencana itu muncul di saat masyarakat sedang menghadapi PPKM yang semakin menyulitkan secara ekonomi,” kata LaNyalla, Selasa (10/8).
Baca Juga:Horeee… Cuma 2 Jam Bogor ke Sukabumi, Via Tol BocimiIni Jawaban Kementerian Perhubungan Soal 5 Hektar Tanah di Pelabuhan Patimban untuk Pemda Subang
Louis Vuitton Dipilih Sebagai Baju Dinas DPRD Tangerang, Dramatik Di Tengah Pandemi
Ia mengungkapkan, pejabat semestinya menunjukkan sense of crisis dalam situasi pandemi Covid, terlebih lagi anggota dewan.
Menurutnya, Pandemi telah meluluhlantakkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Sehingga pengadaan barang mewah bagi pejabat sangat tidak pantas dilakukan
“Kalau memang anggota dewan ingin membeli barang branded, gunakan saja uang pribadi. Jangan menggunakan anggaran negara yang didapat dari pajak rakyat. Wakil rakyat harus lebih berempati dengan keadaan masyarakat di masa PPKM,” tegasnya.
LaNyalla mengugkapkan, rencana tersebut tentu sangat ironis. Sebab, sekarang ini orang berlomba-lomba memberikan kebaikan untuk masyarakat yang terdampak PPKM.
“Wakil rakyat seharusnya bisa menjadi salah satu contoh untuk memberikan kebaikan kepada sesama, bukan justru sibuk mengurus pakaian branded. Apalagi ekonomi negara saat ini sedang kurang baik. Banyak terkuras untuk penanganan pandemi. Anggaran yang ada seharusnya digunakan secara bijaksana dan diutamakan untuk menyelamatkan kondisi masyarakat,” imbau mantan Ketua Umum PSSI itu.
LaNyalla tentu berharap bahwa pengadaan barang yang sudah masuk dalam proses lelang tersebut dievaluasi kembali.
“Sebaiknya kebijakan tersebut dibatalkan, atau setidaknya ditunda. Manfaatkanlah merek dalam negeri. Jangan sampai seruan Presiden untuk mencintai produk dalam negeri hanya jadi sebuah slogan saja,” tuturnya.