Dalam penjelasan kepada Mensos, perwakilan Bank Himbara menyatakan adanya tantangan geografis yakni domisili KPM yang tinggal di gunung atau berdiam di pulau yang terpisah oleh laut.
Mereka yang bekerja di gunung baru kembali ke rumah setelah panen usai. Untuk memudahkan distribusi bansos, Mensos meminta Bank Himbara berinisiatif mendatangi KPM dan menyalurkan bantuan secara sekaligus dengan sekalian menyerahkan kartu.
“Bawa uang pak sekalian bawa kartunya. Jadi ngga bolak balik pak. Bisa kan?,” katanya.
Baca Juga:Kopi Indonesia di Pasar Global, Airlangga: Kopi Komoditas TerpentingAirlangga Hartarto Melaunching Pengiriman 23.000 Ton Jagung Antar Pulau
Mensos menginstruksikan agar pemda dan pendamping mengumpulkan KPM di minggu kedua setiap bulan dan pencairan bisa dilakukan secara sekaligus. “Jadi, mereka datang ke kecamatan setiap bulan minggu kedua saja,” kata Mensos.
Mensos juga mengintruksikan untuk KPM BPNT yang belum transaksi sejak Juli 2021, mereka bisa menerima bantuan secara cash, tidak harus berupa bahan makanan. Pembayaran dilakukan secara sekaligus atau rapel.
“Jadi bantuan yang mereka terima akan dirapel, mereka akan terima lima bulan. Kalau lima bulan dibayar sekaligus, tidak mungkin semua dalam bentuk sembako. Nanti bisa rusak makanannya. Penyaluran bansos BPNT disalurkan dalam bentuk cash,” kata Mensos.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos mengevaluasi pencairan bantuan sosial di Sulawesi Utara. Seperti daerah-daerah lainnya yang menjadi kota kunjungannya, persoalan penyaluran bansos berkisar pada belum terdistribusinya KKS, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT. (rls/idr)