oleh

APBD Rahma

DI internal ASN Pemkab Subang isu ditolaknya APBD Perubahan 2021 lebih trending dibanding kecelakaan Vanessa Angel. Para pejabat tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus sampai lembur merumuskan program darurat dan medesak. Agar bisa dibiayai. Dampak dari APBD ditolak itu.

Penyusunan program darurat dan mendesak itu nantinya akan dirangkum melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Program apa yang bisa disebut: darurat dan medesak? Inilah perdebatan kedua antara TAPD dengan pimpinan DPRD.

Perkara APBD Perubahan yang terlambat itu sudah selesai. Sudah damai. Sama-sama lengah. Tidak ada yang menang dan kalah. Keduanya salah di mata aturan. Melebihi batas waktu.

DPRD berharap banyak program aspirasinya yang masuk kategori mendesak dan darurat. Sehingga ujungnya kita sudah tahu: dapat dibiayai. Demikian juga di eksekutif, harus merinci program apa saja yang masuk kategori mendesak dan darurat.

Peristiwa bencana alam tentu sudah tidak usah diperdebatkan lagi. Itu darurat. Tanpa APBD Perubahan pun, sudah bisa dicairkan anggarannya. Lebih gampang. Insentif tenaga kesehatan juga mendesak, juga itu bagian dari penanganan Covid-19, cukup beralasan disebut mendesak.

Bagaimana dana stimulan untuk Pak RT dan Pak RW? Mohon maaf tidak bisa dicairkan. Sebab sulit untuk disebut darurat atau mendesak. Bagaimana dengan pembiayaan Pilkades serentak? Ini masih ada perdebatan.

Demikian juga dana hibah untuk insentif guru honorer dan guru ngaji, mohon maaf tidak bisa dicairkan di tahun anggaran ini. “Tidak terlalu lama dan itu tidak hilang, bisa dicairkan Februari tahun 2022,” kata Sekda Asep Nuroni.

Peristiwa penolakan APBD ini menjadi pelajaran amat berharga. Terutama bagi Sekda Asep Nuroni yang baru 7 bulan menjabat. Bagi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D). Juga bagi Kepala Badan Pendapatan Daeah (Bapenda).

Kini sudah antiklimaks. DPRD dan TAPD sudah fokus membahas APBD 2022. Sudah dikebut, takut terlambat lagi. Nanti repot lagi.

Sebenarnya kerepotan di Pemkab Subang belum seberapa dibanding apa yang terjadi Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Sejak Walikota Tanjungpinang Syahrul meninggal dunia pada April 2020 lalu karena Covid-19, hubungan legislatif dan eksekutif terus memanas.

Sang Wakil Wali Kota Rahma yang kemudian naik menjadi wali kota terus-terusan digempur DPRD. Tidak lama dilantik sebagai wali kota, DPRD langsung melancarkan serangan interpelasi kepada Rahma.

Ketua DPRD yang juga dimpin seorang perempuan dari PDIP menghimpun kekuatan dengan 5 fraksi lainnya bersepakat untuk “menyelidiki” kebijakan wali kota tentang keuangan daerah. Menyisakan Fraksi Nasdem yang menolak interpelasi karena ini partai tempat bernaung Rahma.

Ketemu celahnya! DPRD menemukan pergeseran (refocusing) anggaran untuk tunjangan ASN dinilai menyalahi aturan. Bukannya untuk penanggulangan Covid-19 malah untuk tambahan TPP ASN. Yang bikin DPRD tambah berang, wali kota dan wakil wali kota juga turut mendapat dana tunjangan.

Tanpa ampun, Ketua DPRD Tanjungpinang mengetuk palu interpelasi pertengahan tahun 2020. Lalu minta Rahma menjelaskan kebijakannya itu. Tapi Rahma hanya menjawabnya dengan surat. Tidak hadir dalam undangan resmi sidang paripurna. Bukannya mereda, situasi politik makin tegang. DPRD tidak puas atas jawaban sang wali kota.

Hingga berganti tahun 2021 hubungan legislatif-ekskutif tidak juga membaik. Terbaru, DPRD bersepakat untuk memakzulkan Rahma dari jabatan wali kota. DPRD pun tanpa ampun menolak APBD Perubahan 2021. Bahkan sejak usulan KUA PPAS, sudah ditolak. DPRD menilai banyak selisih anggaran yang tidak jelas. Refocusing anggaran tidak jelas. Juga penjelasan TAPD tidak memuaskan.

Bagaimana reaksi Rahma?

Sulit bagi media di sana untuk meminta konfirmasi atau tanggapan Rahma yang sedang dikepung DPRD itu. Belum lagi Kejaksaan sudah mulai turun menyelidiki polemik pergeseran anggaran melalui Peraturan Wali Kota (Perwako).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Tanjungpinang mengeluhkan sikap Rahma yang tidak ramah kepada media. Sulit diminta keterangan. Berbeda jauh dengan sikap mendiang Wali Kota Syahrul yang ramah dan ke-bapak-an. Pejabat dan jurnalis menyebutnya Ayah Syarul. Karena sikapnya yang lembut dan ramah. Dijuluki ayah bagi warga Tanjungpinang.

Kini Rahma sedang tidak enak makan dan tidur. Ia terjepit di puncak karirnya. Apakah ia akan lolos dari upaya pemakzulan oleh DPRD?

Tentu Rahma punya jiwa kerja keras. Akrobat perjalanan hidupnya dari mulai SPG susu, obat-obatan, jadi guru honorer hingga terjun ke politik menunjukkan bahwa Rahma memiliki mental yang kuat.

Tapi jika sudah berada di lembaga pemerintahan, cakap secara politik saja tidak cukup. Populer dan baik saja tidak cukup. Apalagi tak kunjung merangkul fraksi-fraksi di DPRD. Harus memahami dasar pengambilan kebijakan. Mending jika pejabat di sekitarnya lurus ingin membantu, benar secara analisa dan kajian. Tapi jika sudah terkena parasit kepentingan politik, akan membahayakan.

Begitulah jika lembaga pemerintahan: DPRD-eksekutif sudah saling tekan. Yang rugi adalah masyarakat. Begitulah jika main-main dengan APBD akibatnya akan fatal.

Kita apresiasi dengan DPRD dan eksekutif di Pemkab Subang. Sudah cooling down dan saling memahami satu sama lain. Kini keduanya sudah fokus lagi ke tahun anggaran 2022. Dikebut agar lebih cepat, tidak terlambat dan tidak lupa lagi melihat kalender.(*)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *