SUBANG-Penyertaan modal kepada bank bjb oleh Pemda yang rencananya mulai dilakukan tahun ini terpaksa harus ditunda. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang Asep Saeful Hidayat, pada Pasundan Ekspres, Selasa (11/1).
“Modal untuk bjb itu ditunda, selangkapnya nanti dijelaskan oleh Sekban saya,” kata Asep melalui pesan singkat.
Sekretaris BKAD Subang, Khairil Syahdu menjelaskan lebih detail kenapa penyertaan modal untuk bank bjb terpaksa harus ditunda. Sesuai UU No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, seharusnya Perda penyertaan modal ditetapkan lebih awal sebelum berita acara persetujuan APBD.
“Kami tunda itu, karena memang menurut UU tidak dibenarkan, seharusnya Perda Pernyertaan Modal dulu, baru penetapan APBD itu baru kita bisa melaksanakan. Di kita Perdanya (penyertaan modal, red) baru ditetapkan kemarin kan, jadi tidak bisa,” ungkapnya.
Baca Juga:Minta Direhab Nia Ramadhani dan Suaminya Malah Divonis 1 Tahun Penjara, Ini Penjelasan Majelis HakimDapat Menjadi Bekal Kemajuan Daerah, Ini Perda yang Perlu Disiapkan Menurut PDI Perjuangan Subang
Namun bukan berarti Perda tersebut menjadi sia-sia. Kahiril menjelaskan Perda tersebut tetap bisa digunakan pada anggaran perubahan atau pada APBD murni tahun depan.
Dia menegaskan, ditundanya penyertaan modal, bukan berarti tidak ada uang, melainkan ada miskomunikasi soal mekanisme saja.
“Kita sudah sertakan kalau uangnya itu dalam APBD murni, karena mekanismenya keliru, maka dialihkan dulu dan penyertaan modal ditunda. Pengalihannya untuk hal-hal yang belum tercover seperti pembayaran honorium P3K,” tambahnya.
Tidak hanya Kabupaten Subang saja yang mengalami kekeliruan mekanisme tersebut. Khairil mengungkapkan, hal tersebut terjadi pula di Kabupaten Depok.
Khairil mengatakan, semula penyertaan modal untuk bank bjb dipersiapkan sekitar Rp5 miliar.
“Ya mudah-mudahan di perubahan atau di murni tahun depan bisa dilaksanakan, disesuaikan dengan kemampuan keungan daerah,” tukasnya. (idr/ysp)