BANDUNG–Para pedagang di Pasar Tradisional sampai saat ini belum bisa mengikuti ketetapan harga minyak goreng yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, mereka masih memiliki stok lama saat membeli minyak goreng dengan harga tinggi.
Menurut salah satu pedagang minyak goreng yang ada di Pasar Kosambi Bandung, Ati (49) menjelaskan bahwa tokonya masih menjual minyak goreng kemasan dengan harga Rp20.000 per liternya.
Lebih lanjut lagi, Ati menambahkan, semenjak diberlakukannya program Minyak goreng murah oleh Pemerintah Pusat, jualannya tidak juga laku.
Baca Juga:Hyundai Creta Mengaspal di Purwakarta, Lengkap Fitur Bluelink nan CanggihPenyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Miras di Subang Seakan Tak Ada Habisnya, Satu Bulan Saja Terungkap 13 Kasus
“Disini masih 20 ribu (minyak goreng) dan ini juga ga ada yang beli sama sekali sejak ada program itu (Minyak goreng murah),” terangnya saat ditemui di Pasar Kosambi Bandung, Sabtu (5/2).
Oleh sebab itu, ia berharap para pedagang minyak goreng di pasar dapat disubsidi juga oleh pemerintah seperti layaknya di ritel-ritel.
“Saya berharap sih bisa disubsidi juga, karena kan di supermarket itu kan disubsidi, sedangkan kita kan engga,” harapnya
Menanggapi hal itu, menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bandung, Elly Wasliah mengatakan, harga minyak goreng di pasar tradisional belum bisa menyesuaikan, baik itu minyak goreng curah ataupun dalam kemasan.
Lihat Juga: Minyak Goreng Satu Harga, Rp. 14.000! Laporkan Via Hotline Ini Jika Bermasalah
Oleh sebab itu, Elly menambahkan guna menyikapi keluhan dari para pedagang di pasar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan mengirimkan surat Ke Kemendagri agar dapat memberikan kompensasi.
Sebab menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki anggaran apabila harus mengganti rugi seluruh minyak goreng yang distok para pedagang.
Baca Juga:Golkar Desak Mendag Lutfi Bekerja Maksimal Atasi Minyak GorengImah Baheula Tawarkan Kuliner Sunda Era Tahun 70-80’an, Wisatawan Diajak Bernostalgia
“Mereka mau menjual dengan harga sesuai pemerintah tapi jadinya minta kompensasi, dan kami juga sudah Sampaikan (ke pedagang), bahwa Pemkot Bandung tidak ada anggaran untuk kompensasi. Kami juga sudah sampaikan ini ke Plt Wali Kota, dan dia minta agar bersurat ke Kementerian Perdagangan,” tuturnya sewaktu dikonfirmasi. (je/sep)