BANDUNG BARAT-Kenaikan harga elpiji nonsubsidi dikhawatirkan bisa membuat masyarakat beralih menggunakan elpiji 3 kilogram setelah Pertamina memutuskan menaikan harga elpiji tabung ukuran 5 kilogram dan 12 kilogram pada 27 Februari lalu.
Hal itu dikemukakan Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Diah Nurwitasari saat diminta pendapatnya soal kenaikan harga elpiji nonsubsidi.
Diperkirakan, akan banyak kelompok masyarakat yang biasa menggunakan elpiji nonsubsidi beralih ke elpiji bersubsidi.
Baca Juga:Himpunan Mahasiswa Manajamen Informatika Polsub Sukses Gelar Digital FestivalMomen Haru, Kata-kata Guinandra Jatikusumo Saat Resmi Lamar Putri Tanjung
“Dengan kenaikan harga saat kondisi pandemi, kelompok menengah pun banyak yang berada di batas kemiskinan, untuk kehidupan sehari-hari mungkin cukup tapi pas-pasan, dulunya punya penghasilan tiba-tiba sekarang dirumahkan atau dengan WFH jadi berkurang penghasilannya. Ketika dulu elpiji nonsubsidi terbeli tetapi sekarang terasa berat, karena mahal mungkin mereka pindah ganti menggunakan gas melon,” ucap Diah di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kemarin.
Oleh karena itu, dia menegaskan, kebijakan menaikan harga elpiji nonsubsidi saat ini dinilai kurang tepat karena dilakukan saat kondisi masyarakat sedang susah. Apalagi, menjelang masuk bulan puasa, harga-harga kebutuhan pokok juga ikut merangkak naik.
“Kami dari PKS enggak setuju naik, alasannya kondisi lagi susah, daging naik, minyak hilang, gas naik, BBM juga ikut naik. Dengan kondisi pandemi, daya beli masyarakat sedang turun, enggak pas kalau sekarang harus menaikkan harga harga tersebut,” kata Diah.
Dia menyatakan, dengan kekhawatiran banyaknya pengguna elpiji nonsubsidi beralih menggunakan elpiji bersubsidi bakal menambah beban anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Pada saat ini jumlah masyarakat Indonesia yang menggunakan elpiji nonsubsidi sekitar 7 persen sementara sisanya 93 persen adalah pemakai elpiji bersubsidi.
“Akhirnya kelompok yang harusnya bukan penerima subsidi, sekarang ikut mencari yang bersubsidi. Nanti dampaknya subsidi yang mesti dikeluarkan pemerintah juga bakal lebih besar lagi,” tuturnya.
Menurut dia, sejak dari dulu Indonesia merupakan pengimpor gas elpiji saat pemerintah memberlakukan konversi dari minyak tanah ke elpiji. Menurut Diah, negara Indonesia pun sebetulnya kaya akan gas alam namun belum dimanfaatkan secara optimal.
Lebih jauh, sebenarnya pemerintah tidak perlu menaikan harga elpiji nonsubsidi di saat sekarang jika bisa mengatur pengeluaran. “Pemerintah harusnya bisa menekan pengeluaran, membuat prioritas. Jadi kalau tidak penting, ya tahan dulu, atau misalnya menambah pendapatan negara dengan menggenjot ekspor,” lanjutnya.(eko/sep)