Indonesia Tanpa Luhut hingga Pemilu Ditunda jadi Bahasan Podcast Deddy Corbuzier Bareng ‘Opung’

Indonesia Tanpa Luhut hingga Pemilu Ditunda jadi Bahasan Podcast Deddy Corbuzier Bareng 'Opung'
0 Komentar

PASUNDANEKSPRES -Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan hadir di podcast Deddy Corbuzier.

Dalam podcast tersebut Luhut ditanyai Deddy soal Indonesia tanpa Luhut Binsar Pandjaitan.

Tanpa ragu Luhut menjawab bahwa Indonesia akan maju. “Ya dia (Indonesia) akan maju,” jawab Luhut dalam podcast yang tayang pada Jumat 11 Maret 2022 itu.

Baca Juga:Airlangga Sebut Sulsel Jangkar Golkar untuk Menang Mutlak di Indonesia TimurMenko Airlangga Apresiasi Brand Kopi Lokal yang Melantai di Lantai Bursa dan Menguasai Pasar Luar Negeri

Luhut menerangkan jika ke depan, akan ada banyak generasi penerus yang jauh lebih baik dari dirinya.

“Saya percaya alam akan kasih yang lebih baik, akan ada banyak Luhut-Luhut lain yang lebih baik,” terangnya.

Selain itu dia menekankan jika manusia tidak perlu sombong, dan harus terus optimis.

Pria yang kerap disebut ‘Opung’ itu juga menambahkan jika sejatinya tidak merasa berbangga diri dengan apa yang telah diselesaikan.

Pemilu Ditunda?

Dalam kesempatan podcast itu juga Luhut menerangkan soal penundaan pemilu.

Dia menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ada urusan dengan wacana penundaan Pemilu Serentak 2024.

Luhut menegaskan, sikap Jokowi sudah jelas, yakni taat pada konstitusi.

“Pak Jokowi apa urusannya, Pak Jokowi sudah bilang saya taat pada konstitusi,” katanya.

Baca Juga:Cerita Maret Bersejarah di Subang, Tonggak Kemerdekaan Indonesia (Bagian 2)Ketua KONI Subang Lepas Atlet Teakwondo Ikuti Kejuaraan Tingkat Jawa Barat

Luhut mengatakan, karena konstitusi saat mengharuskan masa jabatan maksimal 2 periode, maka Presiden Jokowi akan taat 2 periode saja.

“Sudah jelas itu, konstitusinya 2 periode, beliau taat 2 periode,” tandas Luhut.

Menurut Luhut, beda situasinya jika suara rakyat terus membesar untuk mendorong masa jabatan 3 periode atau menunda pemilu, dan disambut oleh MPR untuk melakukan amandemen UUD 1945 soal masa jabatan presiden.

Luhut menilai hal tersebut sudah menjadi ranah MPR untuk memproses aspirasi masyarakat.

“Tetapi kalau suara ini membesar, silakan mau ditanggapi atau tidak. Kan tergantung dari perwakilan rakyat juga,” tambah Luhut.

Luhut juga mengaku aneh terhadap pihak-pihak yang menuduh Jokowi inkonstitusinal. Pasalnya, wacana penundaan pemilu atau Jokowi 3 periode bukan dari Jokowi, tetapi suara akar rumput.

“Jokowi dibilang nggak konstitusional, apanya nggak konstitusional, bukan Beliau yang ngomong, itu suara di bawah,” pungkas Luhut.  (idr)

0 Komentar