BANDUNG BARAT-Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menganggarkan Rp 20 miliar untuk penanganan stunting. Hal itu sebagai dukungan terhadap rencana aksi nasional dalam rangka penurunan angka stunting di Jawa Barat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan Pemda KBB mendukung rencana aksi nasional dalam rangka penurunan angka stunting di Jawa Barat dengan menganggarkan anggaran APBD Bandung Barat sebesar Rp20 miliar.
“Upaya-upaya yang kita lakukan, mulai dari pembuatan jamban sehat, pemetaan wilayah yang rawan pangan atau gizi, pendampingan keluarga, edukasi bagi ibu-ibu hamil tentang pentingnya pola asuh ( Dengan memberikan ASI, Gizi tambahan, dan menjaga kebersihan sekitar lingkungan),” jelas Hengki, belum lama ini.
Baca Juga:PDAM Targetkan PAD Hingga Rp 2 Miliar, Pemerataan Ketersediaan Air Bersih bagi MasyarakatKejar 100 Persen, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Subang Kembali Gelar Vaksinasi
Selain itu, kata dia, Pemda juga melibatkan Duta Genre ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada generasi muda dalam membantu mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan bahaya seks bebas.
“Saat pernikahan dilakukan di usia muda akan membahayakan calon ibu, karena berpotensi kanker serviks dan jika terlanjur hamil maka bayi lahir berpotensi memiliki masalah stunting,” ungkapnya.
Ia pun mengajak kaum ibu muda untuk memahami persoalan stunting. Hal ini demi mencegah terjadinya stunting pada anak.
“Yuk ibu-ibu muda, kita pahami tentang stunting agar generasi penerus bangsa ini menjadi sumberdaya manusia yang berkualitas,” tukasnya.
Sementara, Ketua TP PKK Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil mengungkapkan komitmen penuh PKK untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Jawa Barat.
Salah satunya dengan menjadikan kader PKK sebagai Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan bersama pos pelayanan terpadu (Posyandu) menyediakan layanan tambahan terkait stunting.
“Kami PKK berkomitmen menjadi ujung tombak percepatan penurunan stunting di Jawa Barat,” kata Atalia.
Dia menyebut jejaring PKK di Jawa Barat ada sekitar 1,4 juta, termasuk bidan, penyuluh KB, kader pos KB hingga kader Posyandu.
Baca Juga:Sepanjang 2019-2021 Satgas Citarum Harum Juara Berhasil Capai TargetMelebihi Daya Tampung, Keramba Jaring Apung di Waduk Jatiluhur akan Terus Dikurangi
“Kita ada di dalam TPK sekitar 37.164 bersama dengan para bidan, termasuk juga dari para KB. Kemudian kita juga ada yang namanya kader posyandu. Ada sekitar 380 ribu kader, dan ada 52 ribu posyandu. Jadi ini jejaring yang akan bergerak bersama menjadi mitra terdepan di lapangan,” jelasnya. (bbs/sep)