Langkah Mang Eep kembali mengorbitkan calon bupati cukup memperkuat reputasinya sebagai King Maker. Pilihan politiknya sering membuat kehebohan dan atensi publik. Bukan mengada-ada, memang langkah politik yang penuh kejutan pernah Eep lakukan saat menjabat bupati, memilih ajudannya Ojang Sohandi dijadikan calon wakil bupati di Pilkada 2008 lalu.
Padahal saat itu penantang politik Eep tidak mudah: pasangan Imas Aryumningsih dan aktor Primus Yustisio dan pasangan Bambang Heryanto-dr Alma Lucyanti. Di internal ASN terbelah karena pasangan Bambang (Sekda) dan dr Lucy (Kadinkes). Di luar, publik heboh dengan pesona aktor Primus yang tengah populer. Tapi Eep-Ojang kemudian berhasil finish dengan kemenangan.
Game baru dimulai. Eep lagi yang memulainya. Membangun peta politik yang multi-tafsir. Apakah ARD disiapkan untuk menghadapi Jimat-Akur di 2024? Atau sebaliknya, ARD disiapkan untuk menggantikan Agus Masykur? Muncul juga dugaan, ARD maju untuk mengukur sejauh mana dukungan untuk Jimat-Akur. Masih solid atau sudah mulai buyar.
Baca Juga:Siap-siap Besok Akan Ada Pemadaman Listrik di Wilayah Berikut Ini ! Atletika Skincare & Beautybar Hadirkan Konsep Baru: Gedung Megah dan Pelayanan Tambah Maksimal
Saat ARD daftar ke Nasdem, Eep melontarkan pujian dan penilaiannya tentang figur ARD. Eep mengaku berkesan saat ARD menemuinya di tahun 2010 dan meminta dukungannya akan nyalon menjadi Ketua Partai PAN.
“Saya hanya melihat dari punggung dan kepalanya dari belakang. Dalam hati saya berkata ini sosok anak muda potensial,” kata Eep.
Lalu apa yang mendorong ARD buru-buru mendaftar sebagai bakal calon bupati? “Setiap orang punya pilihan politik. Saya ingin berbuat dan bermanfaat untuk lebih banyak orang lain,” kata ARD.
Namun di kesempatan lain, ARD tetap menegaskan dirinya akan mengawal pemerintahan Jimat-Akur sampai tuntas. Usai mendaftar bakal calon bupati, ARD langsung ke rumah dinas untuk mengikuti undangan rapat Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang dipimpin Bupati Ruhimat. ARD pun menjadi wakil ketua dalam tim tersebut.
“Harus dibedakan, mana hak politik pribadi dengan kewajiban atas negara dan pemerintah. Ketika saya diminta untuk membantu pemerintah, akan tetap saya jalankan. Itu komitmen saya,” tandas Ketua KONI ini.
Nasdem sudah tancap gas, beberapa partai besar lainnya seperti Golkar, Gerindra dan PKB belum bereaksi. Tapi dapat dipastikan perkembangan ini memicu diskusi politik di internal mereka.