“Jika data tersebut disampaikan lagi ke publik, tentunya publik atau masyarakat sendiri yang akan menjawab segala keraguannya itu. Namun jika data tersebut tak disampaikan, bahkan desa juga misalnya tak mau, ini malah akan semakin menjadi bila liar,” jelas Adik.
Untuk itu, Ia mendorong Dinsos Subang agar dapat mensosialisasikan pentingnya terkait data penerima bansos untuk dipampang sebagai informasi publik. Apalagi kata Adik, data penerima bansos bukanlah rahasia negara yang harus disembunyikan.
“Masyarakat juga bisa mengetahui, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban juga ketika data tersebut disampaikan,” imbuhnya.
Baca Juga:Samsung Umumkan Pemenang Kompetisi Film Pendek Galaxy Movie Studio 2022Video Gisel di Hotel Kembali Beredar, Ternyata…
Bahkan kata Adik, bilamana ada Desa yang tidak ingin memberikan data atau menyampaikan data penerima bansos dari berbagai pintu/sumber anggaran, patut dicurigai adanya permainan. Ia juga mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk tak segan menyelediki bilamana ada Desa yang tidak transparan terkait dengan Bansosnya.
“Demi kenyamanan bersama dan transparansi, lebih baik dibuka saja. Disampaikan di media informasi desa atau dimana, agar masyarakat mengetahui, oh ternyata memang dia tidak dapat karena tidak ada dalam penerima daftar. Oh ternyata dia tidak dapat karena sumber bantuannya sudah tidak ada lagi. Karena misalnya ditahun ini ada beberapa BLT yang tidak ada, juga ada BLT yang baru seperti BLT Minyak Goreng, ” imbuhnya.
Sebab kata Adik, jika data tersebut dibuka bisa terlihat dan asumsi-asumsi liar akan bisa terbantahkan dengan sendirinya.
“Jikapun masih ada pertanyaan mengapa, tahun lalu dia dapat tapi tahun ini dapat, bisa dijelaskan dengan baik apakah sumber bantuannya memang sudah tidak ada lagi, atau seperti apa. Tentu yang janggal atau ketika ada permainan juga akan terlihat ketika data itu dipampang ke publik. Bisa saja diganti, atau belum diberikan. Yang jelas ini semua demi transparansi dan polemik dilapangan sedikit demi sedikit teratasi,” imbuhnya. (ygi)