Platform global meminta pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat pada kesepakatan di Glasgow untuk meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi.
Meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat seraya meningkatkan dan mencapai ambisi iklim tujuan global tentang adaptasi.
Keempat, menerapkan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM, untuk memasukkan semua sesuai prinsip “Tidak ada apa-apa tentang kita, tanpa kita, ” dalam perencanaan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko.
“Harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi,” tutur Suharyanto.
Baca Juga:Tingkatkan SDM, Pemuda Muhammadiyah Subang dan Kemenakertrans Adakan Pelatihan Daur Ulang SampahSyafi’i Ma’Arif
Kelima, platform global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB, untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.
“Mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan, akan memperkuat sistem peringatan dini multibahaya khususnya di negara-negara negara berkembang pulau kecil dan wilayah Afrika,” kata Suharyanto.
Keenam, potensi pembelajaran dan pandemi COVID-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup. Untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multi-pemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama, dan semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan.
Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis terhadap semua target kerangka kerja Sendai untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan.
“Hal itu penting guna implementasi dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada 2030,” pungkas Suharyanto.
Rangkaian pertemuan GPDRR ke-7 secara resmi berakhir pada Jumat, setelah dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, Rabu (25/5).