“Kami sangat mengapreasi para kepala daerah yang telah membentuk TPPS tingkat kabupaten dan kota sampai TPPS tingkat desa dan kelurahan. Pembentukan TPPS sampai level desa dan kelurahan merupakan langkah strategis dan mendasar dalam upaya percepatan penurunan stunting,” ungkap Wahidin.
Rencana Aksi Nasional
Di bagian lain, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik mengungkapkan, BKKBN telah menerbitkan Peraturan Nomor 13 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI). RAN PASTI menggunakan pendekatan keluarga berisiko stunting serta melibatkan multipihak dan multisektor mulai di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, desa hingga pemangku kepentingan lainnya.
“RAN PASTI menjadi acuan dalam pelaksanaan PPS dengan menerapkan prinsip konvergensi hingga di tingkat keluarga, sehingga diharapkan dapat mencapai target percepatan penurunan stunting pada 2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030. Dalam melaksanakan upaya percepatan penurunan stunting, TPPS mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor,” terang Damanik.
Baca Juga:SEMINAR NASIONAL! Desain Besar Olahraga Nasional FPOK UPI Bandung, Berikut Link PendaftarannyaCatatan Harian Dahlan Iskan: Ketua Umum
Di tingkat nasional, TPPS Pusat terdiri atas lima kementerian/lembaga telah memberikan orientasi bagi seluruh TPPS provinsi dan TPPS Kabupaten dan Kota pada Maret 2022. Untuk mendukung tugas TPPS, BKKBN merekrut 582 Satgas Stunting yang bertugas memastikan proses pendampingan berjalan dan membantu mencarikan solusi apabila terjadi hambatan.
Selain TPPS dan Satgas, BKKBN juga membentuk 200 Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan telah dilatih secara serentak selama Oktober-Desember 2021 dengan menggunakan modul yang sederhana seputar tugas dan fungsi TPK. Ratusan ribu TPK tersebut mengikuti Apel Siaga TPK Nusantara Bergerak sekaligus sebagai kick off dimulainya kegiatan verifikasi dan validasi data keluarga berisiko stunting secara serentak pada 12 Mei 2022.
“Keberadaan TPK akan membantu memastikan semua intervensi spesifik dan sensitif tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah. Bahkan untuk intervensi spesifik, TPK akan membantu memastikan sampai di mulut balita atau ibu hamil yang berisko,” kata Damanik.
Damanik berharap TPPS tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya teoritis atau melakukan hal-hal yang butuh waktu lama. Melainkan segera lakukan aktivitas yang benar-benar dapat menyentuh pada sasaran, yaitu keluarga berisiko stunting.