Kompolnas Desak Polri Beri Sanksi Pemecatan Terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo

Ferdy Sambo
Foto: Irjen Ferdy Sambo
0 Komentar

JAKARTA – Terkait kasus penembakan Brigadir J, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta agar Polri segera melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian terhadap Irjen Pol Ferdy Sambo.

Tak hanya itu, Kompolnas juga menuntut sanksi pemecatan harus diberlakukan kepada Irjen Pol Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kematian Brigadir Norfiansyah Yoshua Hutabarat alias Brigadir J.

Baca Juga:Menko Airlangga Beberkan RAPBN TA 2023 Usung Poduktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan BerkelanjutanMeriahkan HUT RI, Pesta Rakyat Alfamart diikuti Belasan Ribu Peserta

Dia disangkakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, atau kurungan penjara seumur hidup.

“Kompolnas mendorong sidang kode etik FS dapat segera dilaksanakan agar yang bersangkutan dapat segera diputuskan PTDH atau pecat,” jelas Komisioner Kompolnas, Poengky Indarti kepada wartawan, Kamis 18 Agustus 2022.

Menurut Poengky, Kompolnas tentunya dapat merekomendasikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar anggota atau pejabat Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau pun pidana dapat ditindak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kompolnas akan hadir dalam sidang kode etik tersebut,” kata Poengky.

Diberitakan sebelumnya, Kompolnas menyambut baik penetapan Irjen Pol Ferdy Sambo sebagai tersangka terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Hal ini menjadi bukti transparansi dan kinerja Polri.

Anggota Kompolnas, Yusuf Warsyim mengatakan pihaknya mendukung dan mengapresiasi keterbukaan Polri dalam rangkaian proses penyelidikan hingga penyidikan kematian Btigadir J.

“Kita patut apresiasi yang telah sampaikan oleh Pak Kapolri. Dalang kematian Brigadir J telah terang. Sejak semula, saya telah meminta agar Polri transparan,” ungkap Yusuf dalam keterangan seperti dikutip pada Rabu (10/8/2022) lalu.

“Kini keterbukaan itu telah mewujud, tidak ada fakta tembak menembak yang mengakibatkan kematian Brigadir J,” sambungnya. (idr)

0 Komentar