“Sementara oleh koperasi dulu (pengelolaan), sambil nunggu pihak ketiga yang berminat. Yang dulu (pemenang tender) tidak sanggup,” ujar Kepala Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan pasar (DKUPP) Yayat Sudrajat, Kamis (8/8).
Terbentur Masalah Administrasi
Salah satu investor yang berminat mengelola mengaku, menawarkan harga tinggi untuk pengelolaan Pujasera. Tapi menurutnya masih banyak masalah administratif yang harus diselesaikan pihak Pemkab.
“Sekarang kan setoran ke Pemda berapa, kami hitung sanggup mendekati satu miliar. Tapi ya gimana lagi, masalah itu belum diselesaikan, mundur aja,” katanya.
Baca Juga:Polres Purwakarta Bagikan Ratusan Paket Sembako Kepada Sopir Angkot dan Tukang OjekAliansi BEM Purwakarta Tuntut Pemerintah Berantas Mafia Migas
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengakui, tidak ada pungutan retribusi dari Pasar Pujasera. Sebab hingga kini pengelolaan pasar itu tidak jelas. Untuk memungut retribusi harus ada kontrak kerjasama dengan Pemda.
“Sudah lama tidak dipungut (retribusi). Kan pengelolaannya belum jelas,” kata Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), M Hairil.
Padahal jika dikelola, seharusnya bisa menambah pendapatan sektor retribusi pasar. Kepala Bidang Pasar DKUPP, Junaedi pernah mengungkapkan, target retribusi pasar tahun 2022 sebesar Rp2,2 miliar. Akan dilengkapi dengan sistem e-retribusi. Tapi harapan tersebut sulit terwujud maksimal, jika penataan pasarnya pun belum dilakukan. Terjadi potensial lost pendapatan yang dibiarkan.
Pegiat Kebijakan Publik Anggung Jatmiko menyarankan Pemkab Subang harus tegas dan segera menata pasar di pusat kota itu.
Selain masalah tersebut, sederet masalah baru juga bermunculan. Sekitar setahun lalu ada dua sertifikat HGB di atas lahan Pujasera yang nyatanya milik Pemkab Subang. Tapi bulan ini, ditemukan 11 toko yang punya sertifikat HGB. Hal ini membuat masalah makin runyam.
Terkait pendapatan daerah, berkali-kali Bupati Subang H Ruhimat memecut anak buahnya. Juni lalu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri diundang jadi pembicara dalam seminar di Ciater. Bertajuk mendorong kemandirian fiskal. Dihadiri para pejabat Pemkab Subang.
“Subang punya banyak potensi, kita harus kreatif dan kerja keras. Bagaimana menggali potensi PAD. Agar mandiri secara fiskal. Banyak program yang harus kita biayai untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Ruhimat saat itu.(idr/vry)