Secara ilmiah, kata Haji Akur, kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah secara ilmiah tidak memenuhi syarat. “Harga minyak dunia saat ini turun bahkan dari operator luar negeri yang datang ke Indonesia minyaknya bisa lebih murah daripada yang dijual oleh Pertamina,” ujarnya.
Kemudian, lanjutnya, saat ini masyarakat baru saja bangkit dari pandemi. Selama dua tahun ini, masyarakat dihantam, baik dari kesehatan maupun ekonominya serta sosial kemasyarakatannya dikarenakan pandemi Covid-19.
Masih dampak pandemi, tambah Arief, anggaran pemerintah pusat maupun daerah difokuskan untuk merekoveri kehidupan masyarakat pascapandemi. Di antaranya, untuk menjalankan usaha kerakyatan serta subsidi-subsidi UMKM dan infrastruktur yang selama ini tidak digarap sekarang mulai digarap kembali. Termasuk, untuk transportasi peredaran barang dari desa ke kota, juga hal-hal lain yang sifatnya untuk penguatan ekonomi masyarakat. “Tiba tiba semua itu hilang hanya karena berita kenaikan harga BBM. Apapun alasannya kenaikan harga BBM ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Karena BBM naik, otomatis harga kebutuhan pokok lainnya ikut naik,” ucapnya.
Baca Juga:Baznas Tebar Bantuan di Hari Muzaki NasionalBupati Subang Minta Pastikan Akurasi Data Penerima BLT BBM
Haji Akur menjelaskan, karakteristik sosial masyarakat sangat mudah terpengaruh pada ekonomi. Bahkan, saat kenaikan BBM baru sebatas wacana, harga sembako di pasar langsung merespons, naik dengan cepat. “Sehingga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang paling rendah sekalipun termasuk Angkutan Kota (Angkot) dan Ojek Online (ojol) mulai ingin menaikkan tarifnya. Secara otomatis masyarakat juga yang akan semakin terbebani,” kata Haji Akur.
Perlu diketahui, sambungnya, sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM, kemudian sidang-sidang dilakukan di DPR RI, PKS sudah menolak keras dengan melakukan walk out.
Kemudian dengan upaya politisasi demokrasi dan lobi-lobi politik terus dilakukan, termasuk mengadakan flash mob adalah salah satu ciri khas demokrasi Indonesia. “Aksi turun ke jalan ini ini dilakukan untuk menunjukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah,” ujarnya.
PKS mengajak seluruh komponen masyarakat, baik melalui partai politiknya maupun lembaga swadaya masyarakat untuk terus melakukan desakan-desakan kepada pemerintah agar merevisi kenaikan harga BBM. “Viralkan di mana-mana untuk mengajak masyarakat agar mendesak kepada pemerintah merevisi kenaikan BBM,” ucapnya.(add/sep)