SUBANG-Sudah ada sejak 5 tahun lalu, ribuan pengemudi ojek online (Ojol) menantikan ‘aturan main’ yang jelas dari Pemerintah Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu Koordinator Aksi, Aji Rosyadi pada aksi demontrasi yang berlangsung, Senin (19/9).
Dia menyebut, aksi ratusan Ojol itu selain juga menyatakan soldaritas untuk pengemudi Ojol lain yang menolak kenaikan BBM, menuntut adanya regulasi atau aturan main dari pemerintah terkait keberadaan Ojol di Subang juga menjadi penting disuarakan.
“Pasalnya, sudah 5 tahun bahkan lebih kita ada di Subang Perda nya belum ada. Kami juga mau lah diakui oleh pemerintah daerah, agar kami juga semakin nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaan,” katannya.
Baca Juga:Keren Nih!! Kabupaten Subang Peringkat 3 Soal Pencegahan Korupsi dari KPKTagih Hak Interpelasi DPRD, Mahasiswa Sweeping Kantor Dinas di Subang
Selama ini, Ojol di Subang hanya sebagai anak tiri. Padahal menurutnya, Ojol cukup membantu mobilitas masyarakat Subang sebagai salah satu alat transportasi umum. “Perda tersebut kami minta sebagai salah satu hak hukum kami, agar keberadaan Ojol juga bisa diaturlah oleh pemerintahan daerah,” tambahnya.
Pria yang akrab dipanggil Rama itu juga menjelaskan, soal keberatan para pengemudi Ojol dengan biaya sewa atau bagi hasil dengan pihak Aplikator, yang saat ini mencapai 20 persen. Sedangkan ditingkat kementrian itu sudah disosialisasikan jika biaya sewa atau bagi hasil itu hanya berkisar 15 persen saja.
“Masalah semacam itu, jika sudah ada payung hukumnya kan kita enak buat nuntut ke pihak aplikatornya juga. 15 persen mungkin masih oke lah, tapi kami meminta agar bisa 10 persen saja,” tambahnya lagi.
Terkahir, dia mengomentari soal tuntutan yang sudah menjadi isu nasional di kalangan pengemudi Ojol, yakni kenaikan harga BBM. Menurut Rama, itu sangat menyengsarakan, disaat aktivitas ekonomi sudah mulai tumbuh dari pandemi selama 2 tahun ke belakang, kenaikan BBM bagi pegemudi Ojol sama dengan terperosok lagi.
“Kita sudah enak lah, bangkit dari kesepian PPKM 2 tahun lalu. Eh, ini malah dibuat terperosok lagi oleh kenaikan BBM,” ungkapnya.
Kenaikan BBM ditambah biaya sewa atau bagi hasil dengan aplikator yang masig tinggi, membuat keadaan pengemudi Ojol makin kian terjepit. “Kepada Pemerintah Kabupaten Subang yang katanya ‘orang tua’ kami, saat ini kami memohon untuk bisa bergandengan tangan dengan kami. Sama-sama menolak atau keberatan dengan kenaikan BBM yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat,” tukas Rama.