Dalam kesempatan tersebut Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa Indonesia menyiapkan instrumen alternatif seperti blended finance, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta, serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan, seperti ADB atau World Bank, untuk membantu dukungan pembiayaan pada program-program ekonomi hijau.
Secara garis besar, kerja sama Indonesia – UNIDO Country Pragramme (IUCP) fokus pada empat area utama yakni penguatan akses pasar dan industrial competitiveness, energi bersih dan berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan penguatan kerja sama dengan fokus kepada inovasi, digitalisasi dan industry 4.0. Sebagai informasi, UNIDO merupakan salah satu pihak yang terus mengawal diskusi dalam G20 Trade, Industry, and Investment Working Group (TII – WG) sejak pertemuan putaran pertama, khususnya mengenai isu di sektor industri.
Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Gerd Müller menyampaikan bahwa UNIDO akan terus berkomitmen dalam mendukung Indonesia melalui program-program yang telah dicanangkan, termasuk pengembangan di sektor industri dan EBT. “UNIDO akan terus berkomitmen mendukung Indonesia melalui program-program yang telah dicanangkan,” kata Dirjen Gerd Müller.
Baca Juga:BRI Kantor Cabang Subang Serahkan CSR ke Kemenag 1 Unit Mobil AmbulanceKunjungi Kantor DPC PDIP Subang, Puan Maharani: Jawa Barat Harus Kembali Jadi Kandang Banteng
Dirjen Gerd Muller juga menyampaikan dukungannya untuk Presidensi Indonesia dalam KTT G20 pada November 2022 mendatang, dan menyampaikan juga usulan agar diwacanakan untuk mulai memikirkan perlunya African Union ikut bergabung menjadi Anggota G20, seperti European Union yang saat ini telah menjadi Anggota G20.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang COP 27. Terkait hal tersebut, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia memilih untuk lebih fokus pada upaya untuk mendorong realisasi dari berbagai komitmen yang telah direkomendasikan sebelumnya.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Perindustrian, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal KPAII Kementerian Perindustrian, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kemenko Perekonomian. (dep7/ltg/fsr/hls)