Dengan demikian, pihaknya kecewa bahwa pemprov kurang tanggap dan kurang memiliki kepekaan terhadap kondisi lapangan yang ada.
“Dengan alasan karena tidak berwenang karena salah entri pada Biro Kesra yang nomenklaturnya disebutkan Pesantren Juara. Jadi ini adalah murni keselahan administratif kesalahan birokrasi,” ujarnya.
Gus Ahad kembali menyayangkan, Rp167 miliar yang harusnya merupakan hak siswa yang bersekolah di MAN dan MAS di seluruh Jawa Barat tidak tersalurkan.
Baca Juga:Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Ambil Peran Strategis Ekosistem Aset KriptoGame Online Ringan, Bisa Mabar di Hp Android! Cek Di Sini
“Saya selaku yang mendapat amanah sebagai wakil rakyat di Komisi V dan banggar, sesungguhnya masih bisa mempertanyakan kepada kesempatan ini apakah political will Pemprov? Apakah sudah menyerah dan hanya mengakui bahwa pihaknya salah entri?” ucapnya.
Gus Ahad pun memastikan jika Komisi V tak tinggal diam meski pada Kamis, 29 September 2022, telah ditetapkan APBD Perubahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang tidak mencantumkan belanja atau hibah BPMU.
“Dalam pembahasannya, semua fraksi yang ada di DPRD Jawa Barat menyepakati, karena memang tidak bisa direalisasikan di perubahan 2022 maka hibah untuk BPMU MAN/MAS tersebut wajib untuk direalisasikan di tahun 2023,” ucapnya.
BPMU untuk madrasah aliyah negeri dan swasta yang tahun ini nilainya Rp167 miliar, kata Gus Ahad, harus masuk ke anggaran 2023. Adapun anggaran yang sama, BPMU untuk madrasah aliyah negeri dan swasta tahun 2023, berdasarkan data siswa yang ada di Kemenag pada tahun 2022, untuk realisasi tahun 2023, juga wajib ada. Jadi ada dua belanja, dua hibah.
“Mohon pemerintah provinsi mengantisipasinya mulai hari ini,” katanya.
Di sisi lain, Gus Ahad sangat memahami besarnya kekecewaan dari seluruh pihak, di mana lebih dari 1.000 madrasah aliyah negeri dan swasta seluruh Jawa Barat yang sangat-sangat membutuhkan BPMU.
Mengingat, operasional yang besar dan juga ketidakmampuan banyak orang tua siswa.
“Jadi mohon hal ini menjadi pertimbangan bagi gubernur dan komitmen yang harus disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat. Terima kasih,” ujarnya.(add/sep)