KARAWANG – Diduga dimonopoli oleh pejabat, Asosiasi jasa konstruksi di Karawang mengancam akan melayangkan somasi ke sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Karawang.
Pasalnya, mereka merasa kecewa karena Dinas PUPR Karawang menutup akses rekanan yang tergabung dalam asosiasi jasa konstruksi mendapatkan proyek pokir.
Dalam waktu dekat, ia akan segera mengkonsolidir para rekanan yang lain untuk melayangkan somasi ke sejumlah pejabat di Dinas PUPR Karawang.
Baca Juga:Arei Store Subang Solusi Pecinta AdventureVaksin Covid-19 IndoVac Sudah Aman dan Halal, Bio Farma Siap Ekspor
“Ini jadi kegelisahan kami, proses pendistribusian pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PUPR tidak transparan dan akuntabel, jika ini dibiarkan rawan terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Ketua Gapensi (Gabungan Pengusaha Konstruksi) Karawang, Deden Permana.
Deden menduga, sejumlah proyek pokir DPRD justru dimonopoli oleh pejabat di PUPR Karawang.
“Yang saya heran, hampir semua rekanan dan para asosiasi ketika ditanya konversi pekerjaan aspirasi itu tidak ada yang mengerjakan, maka indikasi kuat oknum Kabid di Dinas PUPR melaksanakan pekerjaan nya sendiri,” kata Deden.
“Arogansi Kabid di PUPR ini harus ditindak lanjuti oleh para pelaku jasa konstruksi, ini jelas merugikan oleh badan usaha yang biasa menjadi mitra,” sesalnya.
Dirinya berencana menggandeng Kejaksaan Negeri Karawang untuk sama-sama mengawal proses pembangunan di Karawang berjalan lancar.
“Kita akan terus berkoordinasi dengan Ibu Kajari dari perspektif hukumnya seperti apa, walau bagaimana pun proyek di dinas harus dipihak ketiga kan, gak boleh digarap sendiri, kalau digarap sendiri karena potensi KKN nya sangat tinggi. Apalagi kalau terjadi monopoli,” pungkasnya. (use)