KARAWANG-Komisi II DPRD Karawang menuntut langkah konkret Dinas Perikanan Karawang terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih sangat rendah. Pasalnya, hingga Triwulan 3, PAD di Dinas Perikanan baru mencapai 25 persen. PAD tersebut bersumber dari penarikan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Balai Benih Ikan (BBI).
Sekretaris Komisi II DPRD Karawang, Dedi Rustandi akan mengawal kinerja Dinas Perikanan di bawah kepemimpinan Kepala Dinas baru, Ade Sudiana. “Kita tunggu langkah konkretnya dan akan kita evaluasi nanti di triwulan akhir,” ujarnya, Senin (24/10).
Kendati demikian, ia apresiasi optimisme Ade Sudiana yang berkomitmen mengejar sisa target PAD di Triwulan terakhir. “Kita apresiasi pernyataan Kadis yang baru yang akan menggenjot PAD di Dinas Perikanan,” ujar Derus sapaan akrabnya.
Baca Juga:BUMDes Dapat Berperan dalam Perlindungan Jamsostek di DesaDPRD Karawang Soroti LDS dalam LP2B, Sayangkan Buat Perda Tidak Dilanjutkan Perbup
Berdasarkan catatannya, capaian PAD Dinas Perikanan di triwulan ketiga baru 19,73 persen dari target sebesar Rp775 juta. “Catatan terakhir kami pada bulan September dari target PAD tahun 2022 sebesar Rp775.000.000 baru tercapai R152.900.120 atau 19,73 persen,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Karawang, Ade Sudiana mengaku akan meminta jajarannya segera tancap gas mengatasi belum maksimalnya serapan PAD. Sebagai permulaan, pihaknya akan mengidentifikasi dahulu penyebab rendahnya penarikan PAD, termasuk memanggil 12 pentolan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan 2 Balai Benih Ikan (BBI). Pasalnya, TPI dan BBI merupakan sumber utama PAD Dinas Perikanan. Jika realisasinya memble, maka pasti ada faktor penyebabnya.
“Kita akan undang 12 TPI dan 2 BBI hari Senin besok. Kita mau klarifikasi kenapa sampai Oktober capaiannya masih rendah, apakah karena PAD terlalu besar atau bagaimana kita cari tau dulu,” kata Ade.
Sejauh ini, kata dia, retribusi TPI yang masuk baru ada 6 yakni TPI Ciparage, Muara, Muarabaru, Sungaibuntu, Tambaksari dan Pasir Putih. Ade yang baru dilantik sebagai Kepala Dinas Perikanan pada Senin (17/10) lalu ini menilai, permasalahan minimnya realisasi PAD harus digali secara bertahap, mulai dari penerapan di lapangan hingga arah kebijakannya.
“Rencananya kita mau ke lapangan, biar tahu. Secara bertahap kita jajaki dulu, seperti apa yang sudah di dalam. Kalau misalkan ada yang kurang, kita tingkatkan,” katanya.(use/vry)