Sekda Purwakarta Jelaskan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Tersisa Rp19,7 Miliar
“Jadi siapapun yang memimpin harus melaksanakan itu?,” tanya Kang Dedi.
“Ketika sudah masuk neraca keuangan, tentunya itu jadi kewajiban pemerintah daerah untuk menyelesaikannya,” timpal Norman kembali.
Saat ini, kata Norman, tersisa utang Rp19,7 miliar dengan rincian utang untuk tahun 2019 tersisa sekitar Rp250 juta. Sementara untuk 2016 dan 2017 yang seharusnya dibayarkan pada tahun 2020 dan 2021 terpaksa ditunda karena refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Baca Juga:Peredaran Tinggi, Dinkes Sebut Ada Mafia Obat Keras TerbatasSiaga Darurat Potensi Bencana Hidrometeorologi
Begitu juga di tahun 2022-2023 pembayaran harus ditunda karena Pemkab Purwakarta sedang fokus mengejar target ketertinggalan pembangunan sehingga belum bisa menganggarkan uang Rp19,7 miliar tersebut.b
“Mudah-mudahan tahun 2024 bisa dibayarkan karena itu kewajiban pemerintah daerah,” ucapnya.
“Jadi bukan kewajiban mantan bupati ya?,” tanya Dedi kembali.
“Kan kemarin juga statement saya sampaikan setiap yang ada di neraca keuangan itu kewajiban pemerintah daerah,” jawab Norman.
Dedi kemudian menceritakan tahun terakhirnya menjabat sebagai Bupati Purwakarta atau tahun 2017 silam. Saat itu, ia menyadari tahun selanjutnya kepemimpinan akan dilanjutkan oleh pejabat sementara. Ketika dijabat oleh pejabat sementara, anggaran tidak akan digunakan secara optimal karena keterbatasan wewenang.
Menurut Dedi, saat itu ia pun terus menggenjot pembangunan di Purwakarta agar tak ada lagi sisa utang pembangunan. Sehingga produk saat ia menjabat bisa dinikmati oleh publik seperti jalan dan berbagai bangunan.
“Memang meninggalkan utang pemerintah daerah, tetapi dari sisi kalkulasi ekonomi itu negara diuntungkan. Karena kalau pembangunan dilakukan sekarang maka harganya menggunakan 2017. Kemudian dibayarkan 2018-2019 negara untung, karena kalau pembangunan digeser ke tahun itu pasti harganya sudah beda,” ucapnya.
Dari serangkaian keberhasilan pembangunan tersebut maka lahirlah citra publik yang baik, Dedi Mulyadi berhasil membangun Purwakarta, sehingga banyak masyarakat yang ingin pembangunan terus dilanjutkan.
“Akhirnya pilihan politiknya jatuhnya pada Pak Wabup yang tentunya punya pasangan dengan Ambu Anne Ratna Mustika. Nama Ambu itu saya yang bikin karena dia adalah ibunya orang Purwakarta,” katanya.
Meski sudah dijelaskan secara rinci terkait utang yang viral, namun Dedi siap bertanggung jawab secara finansial jika memang diperlukan untuk melunasi. “Tetapi andaikata uang itu harus dibayar secara pribadi, walaupun itu tidak boleh karena itu uang negara, seluruh aset yang saya miliki saya berikan ke pemerintah daerah. Gak apa saya miskin yang penting hidup saya tidak merugi,” pungkas Dedi Mulyadi.(mas/vry)