PURWAKARTA-Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., menanggapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi Masjid Al-Jabbar yang telah diresmikan pada 30 Desember 2022 lalu.
Keluhan masyarakat ini mulai dari banyaknya sampah, terjadinya kemacetan panjang, hingga pengelolaan dan pemeliharaan masjid yang masih menjadi PR bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Dihubungi melalui telepon selulernya, pria yang akrab disapa Gus Ahad ini lebih dulu menyebutkan bahwa Masjid Al Jabbar adalah kebanggaan dan prestasi yang patut disyukuri bersama.
Baca Juga:DPD PAN Klaim Terapkan Kolektif KolegiaDi-PHK Sepihak PT Chandra Kemas Abadi, Buruh Dirikan Tenda
“Pembangunan Masjid Al Jabbar ini dimulai sejak masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Heryawan dan diresmikan pada masa Gubernur Ridwan Kamil,” kata Gus Ahad, Selasa (10/1).
Ini, sambungnya, menggambarkan estafet kepemimpinan yang baik dan persatuan di Jawa Barat. Juga, menegaskan niatan baik pembangunan rumah ibadah dan ini patut diapresiasi.
Pihaknya mencatat pembebasan tanah untuk pembangunan masjid ini mencapai Rp745.622.273.298. Sementara pembangunan fisik dan kontennya menghabiskan dana Rp1.060.135.016.379. Sehingga total anggarannya mencapai Rp1.805.757.289.677.
Perlu diingat, kata Gus Ahad, masjid ini dibangun bukan hanya sekadar untuk diresmikan, tapi juga digunakan sebagai rumah ibadah. Karenanya, mulai dari urusan sampah, kemacetan, dan PR lainnya harus segera diatasi.
Pembentukan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) pun, kata Gus Ahad, baru ada ketua dan ketua hariannya. Ini perlu kelanjutan perjuangannya, sehingga masjid ini bisa menjadi kebanggaan dan teladan bagi semua.
“Terkait pengelolaan dan pemeliharaan masjid ini sejatinya menjadi tugas DKM. Adapun tugas kami di DPRD di antaranya membahas pra-anggaran, mengoreksi, dan sekarang, justru kami bertanya apakah sudah ada alokasi anggaran 2023 untuk masjid ini,” ucapnya.
Gus Ahad mengkritisi penanganan dan pemeliharaan masjid yang seharusnya dilakukan secara kolaboratif, malah dilakukan penunjukan. Bahwa semua perwakilan antardinas atau SKPD untuk datang dan piket. Solusi seperti ini, sambungnya, tak akan bertahan lama.