Setelah Audit Komunikasi berjalan lancar dan menemukan hasil ataupun temuan apa akar permasalahan hingga mengurai tersumbatnya pola komunikasi yang berkelindan di antara pejabat Pemerintah Kabupaten Kuningan sehingga koordinasi antar lini tampak kurang berjalan baik.
Barulah melakukan review dan evaluasi secara teratur atas proyek-proyek yang dibiayai dengan utang dan memastikan bahwa proyek-proyek tersebut memberikan hasil yang maksimal. Dengan menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif dan transparan, baik oleh DPRD Kuningan, hingga melibatkan kerjasama dan komunikasi yang baik dengan stakeholder, seperti pemerintah pusat, dunia usaha, media, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
Kumpulkan dinas/badan yang bisa menyetor menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tegaskan kesanggupannya mampu achievement dan menggenjot pendapatan naik jadi angka berapa. Sudah jelas pendapatan lalu kalkulasikan dengan utang-piutang.
Mengembangkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang realistis dan transparan, serta memastikan bahwa pemakaian anggaran sesuai dengan RAPBD. Memprioritaskan pembayaran utang yang penting dan memberikan solusi jangka panjang untuk mempercepat pembayaran utang.
Dan, mungkin kalau tiada jalan maka penggurangan anggaran belanja daerah harus dilakukan. Seperti kegiatan-kegiatan yang berbau seremonial semata—semua program harus yang meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan membentuk kemandirian warga secara nyata.
Kegiatan-kegiatan seperti kunjungan kerja ataupun studi banding sebaiknya dikurangi, bahkan bintek-bintek pun mungkin bisa dilaksanakan secara virtual supaya efisien. Malah penulis selaku warga Kabupaten Kuningan menyarankan pejabat melakukan penelitian secara mendalam, tak sebatas studi banding saja.
Baca Juga:Akmaludin Gelar Reses, Ibu-ibu Curhat Soal Kenakalan RemajaKajari dan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Subang Pindah Tugas, Aktivis Minta Kasus Dituntaskan
Pasalnya selama ini tak pernah mengetahui publikasi hasil dari kegiatan studi banding, bimbingan teknis, hingga kunjungan kerja yang dilaksanakan pejabat eksekutif maupun legislatif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat—buktinya Kabupaten Kuningan masih menyandang kabupaten miskin ekstrem, jumlah pengangguran banyak, bahkan disebut-sebut belum mampu juga mengatasi masalah stunting.
Sejurus tersebut harus pula dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan menghindari tindakan yang bisa merugikan keuangan daerah. Melakukan regulasi dan tindakan konkrit untuk memastikan pengelolaan utang dan anggaran berlangsung dengan transparan dan akuntabel.