PASUNDAN EKSPRES – Kementrian Keuangan secara resmi memberhentikan dan mencabut status ASN, Rafael Alun Trisambodo dari pegawai Direktorat Jendral Pajak.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Inspektur Jendral Kemenkeu RI, Awan Nurmawan Nuh pada keterangan persnya pada Rabu 8 Maret 2023.
Presiden Jokowi Sentil Pejabat Jumawa dan Hedonis: Perintahkan para Menteri Disiplinkan Jajarannya
“Sudah disetujui Bu Menteri,” terangnya.
Baca Juga:Jadwal Pembukaan WSBK Mandalika 2023, Lengkap dengan Nama-nama PembalapnyaKapan Kita Puasa 2023, Berikut Jadwal Sidang Isbat Lengkap dengan 123 Lokasi Rukyatul Hilal Kemenag
Menurut Awan, selama mengaudit ada 3 tim yang dibentuk, yaitu tim eksaminasi yang bertugas menelusuri dan mencocokan laporan harta kekayaan.
Dari hasil penelusuran tersebut, kata Awan lagi, ada beberapa Rafael yang belum didukung bukti otentiknya kepemilikannya.
Tim kedua yaitu bertugas menelusuri harta kekayaan yang belum dilaporkan. Dan hasilnya, terdapat usaha yang tidak dilaporkan harta kekayaannya. Kekayaan yang dimaksud ada dalam bentuk uang tunai dan bangunan.
Pakai Nama Saudara hingga Teman
Kemudian, Awan menyampaikan terdapat aset diatasnamakan dengan pihak terafiliasi, seperti aset Rafael atas nama sang kakak, orang tua, adik atau teman.
Tim ketiga yaitu tim investigasi dugaan fraud. Dalam hasil invesitasi tim, Rafael Alun Trisambodo terbukti tidak menunjukan integritas dan keteladanan sikap dengan tidak melaporkan harta kekayaan secara benar.
“Tidak patuh dalam pelaporan pajak, gaya hidup yang tidak sesuai asas kepatutan,” tukasnya.
Pada kesempatan yang lain, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan akan memeriksa perusahaan yang memiliki hubungan dengan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.
Baca Juga:Download Higgs Domino Rp V1.97 X8 Speeder Mod Apk Tema Cewek CantikPrediksi Persib Bandung vs Persik Kediri Lengkap Sampai Perkiraan Susunan Pemain
Menurut dia, DJP juga sudah menerbitkan surat perintah pemeriksaan terhadap enam perusahaan dan satu konsultan pajak.
“Perusahaannya siapa saja pertama GTA, kedua SKP, tiga PHA, empat CC, lima PDA, enam RR, dan yang ketujuh adalah SCR (konsultan pajak),” ujar dia dalam konferensi pers.
Menurut Suryo, hal itu merupakan pengembangan dari klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).