PASUNDAN EKSPRES – Rusia baru-baru ini ditunjuk sebagai ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Namun, setelah itu, duta besar negara tersebut untuk PBB, Vasyly Nebenzya, memberikan pernyataan kontroversial mengenai perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Nebenzya menyebut perintah tentang penangkapan Presiden Vladimir Putin sebagai “seruan bodoh” dan “tidak sah.”
Baca Juga:Presiden AS Ke-45 Donald Trump Terjerat Kasus Pembayaran Uang Tutup Mulut Kepada Bintang Film Porno Stormy Daniels5 Menu Sahur Simpel Ramadhan 1444 Hijriyah
Pernyataan ini muncul setelah Putin dituduh menculik dan mendeportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Nebenzya menilai bahwa perintah tersebut “tak berarti apa-apa bagi” Rusia dan tidak memberikan resolusi bagi konflik yang tengah terjadi.
Namun, duta besar Inggris untuk PBB, James Kariuki, mengecam pernyataan Nebenzya tersebut.
Ia menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki hak bicara tentang hukum internasional maupun nilai-nilai PBB.
Kariuki juga menambahkan bahwa Inggris akan terus menantang “perang ilegal” Rusia dan mengekspos kampanye “disinformasi” Kremlin.
Baca juga: Presiden AS Ke-45 Donald Trump Terjerat Kasus Pembayaran Uang Tutup Mulut Kepada Bintang Film Porno Stormy Daniels
Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, merespons kepresidenan Rusia di DK PBB dengan mengecam penunjukan tersebut sebagai “kebangkrutan total” lembaga tersebut.
Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba juga menyebut kepresidenan Moskow di DK PBB sebagai “lelucon buruk.”
Baca Juga:5 Cara Menghilangkan Noda Hitam Bekas Jerawat Dalam 1 MalamPerang Nuklir Semakin Dekat: Taktik Rusia yang Mengancam
Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, juga menyatakan hal serupa dengan menyebut kepemimpinan Rusia sebagai “lelucon April Mop.”
Namun, ia berharap Rusia bisa berlaku profesional dan tidak menyebarkan disinformasi serta mempromosikan agenda yang berkaitan dengan Ukraina.
Selama masa kepresidenannya, Rusia diperkirakan akan mengadakan dua acara di DK PBB. Pertama, debat terbuka mengenai “risiko yang berasal dari pelanggaran perjanjian yang mengatur ekspor senjata dan peralatan militer.”
Agenda ini akan diikuti oleh debat terbuka tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov.
Rusia juga merencanakan partisipasi tingkat menteri dalam debat terbuka triwulan soal Timur Tengah yang juga akan dipimpin oleh Lavrov.
Nebenzya mengatakan sesi itu bakal fokus pada “stagnasi” permukiman Palestina-Israel.