SUBANG – Mark up data pemilu yang mencuat saat rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilihan sementara (DPS) di tingkat Kabupaten Subang, yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Subang, menjadi sorotan Ketua Ketua DPP Garda Nasdem Chepy Aprianti S.Sos.M.I.Kom.
Apalagi pihak Bawaslu mencium dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Coklit pemutakhiran data Pantarlih di Kabupaten Subang.
“Jika ditanya apakah ada dampak terhadap Caleg dalam pemilu 2024, ya pasti,” Ujar Ketua DPP Garda Nasdem Chepy Aprianti S.Sos.M.I.Kom.
Baca Juga:Perusahaan dan Instansi Bisa Tolak Permintaan THR dari Ormas, Jika Memaksa Lapor PolisiKisah Artis Soimah dan Tudingan Debt Collector di Ditjen Pajak
Dampaknya menurut Chepy, ketika data tidak sesuai dan masuk ke Caleg yang sudah melakukan konsolidasi, pastinya akan sangat berpengaruh terhadap peraihan suara.
“Pastinya menjadi kerugian Bagi Caleg nantinya dalam peraihan suara,” tambah Chepy.
Ia menyebut bahwa kredibilitas terhadap dua Penyelenggara pemilu yaitu KPUD dan Bawaslu harus di junjung tinggi, dimana kabar mencuatnya joki dalam pemuktahiran data ada.
“Harus ada pemuktahiran data, yang mana yang harus dipakai apakah manual atau sistem, ” tegasnya.
Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Subang H.Imanudin mengatakan bahwa dugaan tersebut ada, untuk anggran pemuktahiran itu besar,
“Ini mau milih data mana apakah pantarlih aratu sidalih (sistem daftar pemilih),” jelasnya.
Ia menyebut di Desa Cilamaya Girang ada salah satu pemilih aktif dengan jumlah 3.700 di pleno PPS, ketika naik di pleno PPK berubah jumlahnya menjadi 7000 lebih.
Baca Juga:Puluhan Orang Diamankan karena Terlibat Layanan Prostitusi Berbasis Aplikasi Michat di Jakarta UtaraJaga Kondusifitas Kamtibmas Polsek Cibogo Paantau Obvit SPBUÂ
Belum lagi di kecamatan Sukasari desa Mandalawangi ditemukan pemilih aktif 4.200 lebih.(ygo)